Sekretaris Komite Partai Kota Hai Phong sekaligus Kepala Delegasi Majelis Nasional Kota Hai Phong, Le Tien Chau, memaparkan kesiapan kota pelabuhan tersebut menghadapi pemilihan anggota Majelis Nasional ke-16 dan perwakilan Dewan Rakyat di semua tingkatan untuk periode 2026–2031. Ia menegaskan pemilu merupakan peristiwa politik penting dan kegiatan demokrasi luas yang melibatkan seluruh penduduk, termasuk lebih dari 3,2 juta pemilih di Hai Phong.
Menurut Le Tien Chau, sejak November 2025 pemerintah kota telah menerbitkan rencana induk yang memuat 64 tugas utama. Hingga 10 Maret 2026, sebanyak 48 tugas telah diselesaikan atau sekitar 75 persen, dengan fokus pada pemenuhan tahapan utama sesuai ketentuan hukum.
Ia menyebut kepemimpinan dan arahan dilakukan secara tegas melalui kerja Komite Pengarah yang telah menggelar empat pertemuan. Dalam proses tersebut, diterbitkan lebih dari 120 dokumen dari Komite Pengarah dan Komite Pemilihan Kota, serta lebih dari 100 dokumen untuk mendorong dan memandu pelaksanaan di berbagai tingkat. Tujuannya memastikan prosedur berjalan seragam tanpa kesalahan maupun tumpang tindih.
Berbagai langkah yang diwajibkan undang-undang, lanjutnya, dijalankan secara sistematis, mulai dari penentuan jumlah unit pemilihan, pembentukan organisasi terkait pemilu, pelaksanaan konsultasi demokratis, pemasangan daftar pemilih, hingga peninjauan menyeluruh pergerakan penduduk untuk memastikan hak pilih warga negara. Di saat yang sama, kegiatan sosialisasi dan dukungan logistik ditingkatkan. Selain metode tradisional, Hai Phong juga membuka bagian khusus pemilu di portal daring kota untuk mengungkap profil kandidat secara terbuka dan menyiapkan fasilitas memadai di tempat pemungutan suara, termasuk di wilayah yang baru digabung dan zona khusus.
Le Tien Chau menilai hasil paling menonjol dari persiapan ini adalah pembentukan disiplin dalam pemerintahan dan transparansi informasi. Ia mengatakan pendekatan tersebut dijalankan melalui penerapan ketat “6 prinsip yang jelas”: orang yang jelas, tugas yang jelas, kemajuan yang jelas, hasil yang jelas, tanggung jawab yang jelas, dan wewenang yang jelas. Dengan cara itu, masyarakat dinilai lebih memahami proses pemilu dan memiliki tingkat konsensus yang tinggi.
Terkait persyaratan pemilu untuk “memilih jumlah kandidat yang tepat, dengan struktur dan komposisi yang benar”, ia menyatakan Hai Phong menempatkan persiapan kandidat sebagai tugas kunci. Komite Tetap Komite Partai Kota, menurutnya, mengarahkan pelaksanaan ketat Undang-Undang Pemilu dan dokumen panduan dari Komite Pusat.
Ia merinci bahwa Komite Tetap Komite Front Persatuan Nasional Vietnam di tingkat kota mengeluarkan 131 pengumuman alokasi dan nominasi kandidat, terdiri atas 23 pengumuman untuk delegasi Majelis Nasional dan 108 pengumuman untuk delegasi Dewan Rakyat Kota. Proses persiapan personel disebut mengikuti rencana personel Kongres Partai Kota Pertama periode 2025–2030 untuk menjamin kesinambungan dan pengembangan.
Di tingkat kota, setelah tiga konferensi konsultatif, Hai Phong menetapkan daftar resmi 33 kandidat Majelis Nasional untuk memilih 19 perwakilan, serta 139 kandidat Dewan Rakyat Kota untuk memilih 85 perwakilan. Sementara itu, di tingkat komune, kelurahan, dan zona khusus, daftar kandidat mencakup 3.952 orang untuk dipilih menjadi 2.375 perwakilan.
Untuk memastikan pemenuhan persyaratan “pendaftaran lengkap dan benar”, Le Tien Chau menyebut tiga kelompok solusi. Pertama, berpegang pada arahan Politbiro dan bimbingan Komite Sentral guna memastikan kepemimpinan Partai yang menyeluruh dalam pekerjaan kepegawaian, termasuk mencegah masuknya kandidat yang tidak memenuhi syarat serta tidak mengabaikan mereka yang dinilai memiliki kebajikan, kemampuan, dan keberanian bertindak demi kepentingan bersama. Kedua, membuat proses penyaringan transparan agar masyarakat dan organisasi massa dapat berpartisipasi dalam pengawasan. Ketiga, memperjelas tanggung jawab pimpinan organisasi dengan mengaitkan peran kepemimpinan mereka pada kualitas personel yang direkomendasikan.
Menjelang hari pemungutan suara pada 15 Maret 2026, ia menyebut periode ini sebagai fase krusial. Pemerintah kota, katanya, akan mengintensifkan sosialisasi melalui berbagai bentuk, terutama platform digital dan media sosial, untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pemungutan suara, hak rakyat untuk mengatur diri sendiri, serta prosedur pemilu.
Selain itu, Hai Phong akan memantau kemajuan sesuai rencana, menetapkan tanggung jawab secara jelas, dan melakukan inspeksi langsung di seluruh komune, kelurahan, serta zona khusus untuk mengatasi kendala. Penguatan keamanan dan ketertiban juga menjadi perhatian, termasuk penyusunan rencana dan skenario darurat guna memastikan keamanan di tempat pemungutan suara.
Le Tien Chau menambahkan, pemerintah kota menyiapkan dukungan agar semua pemilih dapat menggunakan hak demokrasi mereka, termasuk penerapan prosedur pelaporan yang ketat dan langkah-langkah bantuan bagi pemilih yang membutuhkan, seperti kotak suara tambahan, kursi roda bagi penyandang disabilitas, serta persiapan logistik yang cermat di lokasi pemungutan suara. Ia menyatakan targetnya adalah pemilu berjalan demokratis, sah, aman, dan ekonomis.
Terkait Zona Khusus Bach Long Vi, Le Tien Chau menjelaskan wilayah tersebut memiliki posisi strategis sebagai pos terdepan di Teluk Tonkin dan berjarak 120 mil laut dari daratan utama. Dewan Pemilihan Nasional telah menyetujui pemungutan suara lebih awal satu hari, yakni pada Sabtu, 14 Maret 2026, untuk militer dan warga sipil di zona tersebut.
Menurutnya, Hai Phong memusatkan sumber daya untuk memastikan kelancaran pemungutan suara di Bach Long Vi, mulai dari penyediaan peralatan teknis hingga penugasan pejabat berpengalaman. Persiapan logistik dilakukan untuk menjamin keamanan material pemilu di tengah tantangan laut, disertai pengetatan prosedur keamanan dan pengelolaan surat suara serta pembangunan sistem komunikasi cadangan agar pelaporan kemajuan dan hasil tetap lancar dan tepat waktu.
Dalam penilaiannya, pemilu kali ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat fondasi aparatur pemerintahan pada era baru, dengan tujuan membangun Hai Phong sebagai kota pelabuhan industri yang modern, beradab, ramah lingkungan, dan layak huni dengan signifikansi regional di Asia Tenggara. Ia mengajak pemilih menggunakan hak suara secara bijaksana dan bertanggung jawab dengan memilih kandidat yang dinilai berdedikasi dan mampu menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi tindakan nyata.
Le Tien Chau menegaskan bahwa setiap suara pada 15 Maret tidak hanya mencerminkan hak rakyat untuk mengatur diri sendiri, tetapi juga dinilai dapat membuka arah baru bagi pembangunan Hai Phong serta menegaskan tekad politik dan aspirasi penduduk kota tersebut.
