Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memperingatkan kerusakan tata ruang di wilayah Bogor telah menjadi ancaman serius bagi kawasan hilir, termasuk Jakarta, Bekasi, dan Karawang. Ia menilai dampaknya tidak lagi terbatas pada wilayah administratif Kabupaten Bogor, tetapi merembet ke daerah-daerah lain yang berada di bawah aliran air dari kawasan tersebut.

Menurut Dedi, perubahan fungsi lahan secara masif di kawasan resapan air dan perbukitan Bogor menjadi pemicu utama meningkatnya frekuensi bencana banjir dan longsor. Ia menyebut hilangnya fungsi resapan air membuat aliran sungai lebih mudah meluap saat hujan deras.

"Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta," kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Rabu.

Dedi menyoroti kawasan Sukamakmur yang disebutnya mengalami alih fungsi lahan perbukitan menjadi permukiman. Ia menilai kebijakan tata ruang pada periode sebelumnya turut berkontribusi pada berkurangnya lahan hijau yang seharusnya berperan sebagai benteng penahan bencana.

"Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang," ujarnya.

Untuk merespons persoalan tersebut, Dedi menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen melakukan audit serta mengembalikan fungsi tata ruang guna memulihkan keseimbangan lingkungan di wilayah penyangga ibu kota. Langkah itu disebut ditujukan untuk melindungi kawasan aglomerasi yang lebih luas dari ancaman bencana berulang.

"Kami berusaha mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu," kata Dedi.

Di akhir pernyataannya, Dedi mengajak seluruh pemangku kepentingan menghentikan eksploitasi alam di Bogor demi keselamatan warga di wilayah hilir. "Kalau ingin Bogor, Bekasi, Karawang sampai Jakarta terbebas dari bencana, mari kita jaga Bogor agar tidak hanya menjadi pusat eksploitasi, tetapi tetap mempertahankan keasrian alamnya," tuturnya.