Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kerusakan tata ruang di wilayah Bogor tidak hanya memicu bencana di daerah tersebut, tetapi juga berdampak hingga wilayah hilir, termasuk Jakarta. Menurutnya, perubahan fungsi lahan secara masif di kawasan resapan air dan perbukitan menjadi faktor utama meningkatnya frekuensi banjir dan longsor di Bogor dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya sangat memahami berbagai problem kerusakan alam di Kabupaten Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang,” ujar Dedi, Selasa (5/5).
Dedi menjelaskan, lahan hijau yang semestinya berfungsi sebagai resapan air dan penahan longsor kini banyak dialihfungsikan, termasuk menjadi kawasan permukiman. Ia menyebut perubahan tersebut terjadi dalam skala luas sejak kebijakan tata ruang sebelumnya.
Dampak kerusakan itu, kata dia, tidak hanya dirasakan di Bogor, tetapi juga merambat ke daerah hilir seperti Bekasi dan Karawang. “Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor. Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta,” tegasnya.
Dalam keterangannya, Dedi menyoroti kawasan Sukamakmur yang dinilai mengalami perubahan signifikan. Ia menyebut perbukitan di wilayah tersebut banyak beralih menjadi kawasan perumahan, sehingga meningkatkan risiko longsor dan meluapnya aliran sungai.
Untuk penanganan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya mengembalikan fungsi tata ruang di Bogor guna memulihkan keseimbangan lingkungan. “Kami berusaha mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu,” katanya.
Dedi menegaskan pemulihan tata ruang menjadi kunci untuk melindungi kawasan aglomerasi yang lebih luas dari ancaman bencana berulang. Ia mengajak semua pihak menjaga Bogor agar tidak hanya menjadi pusat eksploitasi, melainkan tetap mempertahankan keasrian alamnya.
