KOTA GORONTALO — Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan penjelasan mengenai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-40 DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (19/8/2025). Dalam pemaparannya, Gusnar menyebut secara umum pendapatan dan belanja daerah pada 2025 mengalami penurunan.
Gusnar menjelaskan, penyesuaian APBD dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi transfer dana ke daerah. Akibatnya, APBD Provinsi Gorontalo berkurang Rp73,71 miliar atau 4,19 persen menjadi Rp1,68 triliun, dari semula Rp1,75 triliun.
Penurunan juga terjadi pada pendapatan transfer. Dari sebelumnya Rp1,35 triliun, pendapatan transfer berkurang Rp82,78 miliar atau turun 6,11 persen menjadi Rp1,27 triliun.
Di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami kenaikan. PAD yang semula sekitar Rp403 miliar meningkat Rp9 miliar atau 2,25 persen menjadi Rp412 miliar. Sementara itu, lain-lain pendapatan daerah yang sah turut mengalami perubahan sekitar Rp400 juta.
Menurut Gusnar, total belanja daerah juga mengalami penurunan, meski tidak sebesar penurunan pendapatan. Ia menyebut kondisi tersebut dipengaruhi realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (silfa) sesuai hasil audit BPK RI serta adanya kenaikan PAD.
Belanja daerah turun sekitar Rp41,27 miliar atau 2,29 persen menjadi Rp1,7 triliun, dari APBD 2025 sebelumnya yang berjumlah Rp1,8 triliun.
Untuk komponen pembiayaan, penerimaan pembiayaan disebut naik sekitar Rp29,5 miliar atau 42,1 persen menjadi Rp9,58 miliar dari APBD 2025 yang berjumlah kurang lebih Rp70 miliar. Sementara pengeluaran pembiayaan yang semula Rp21,9 miliar berkurang Rp2,9 miliar atau turun 13,22 persen menjadi Rp19 miliar.
Gusnar menegaskan, dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap berpegang pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas, serta berbasis prioritas. Ia berharap arah kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memantapkan reformasi birokrasi.
