Gubernur Aceh Muzakir Manaf menghadiri entry meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025 yang menandai dimulainya proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Entry meeting ini menjadi tahapan awal untuk memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Aceh berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta standar akuntansi pemerintahan.

Dalam agenda itu, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem hadir bersama Sekretaris Daerah Aceh Muhammad Nasir serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait.

Mualem menegaskan kesiapan Pemerintah Aceh mendukung seluruh proses audit. Ia menyatakan jajaran pemerintah daerah akan bersikap terbuka dan kooperatif, termasuk dalam penyediaan data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa BPK RI.

Menurutnya, pemeriksaan LKPD tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Ia menilai audit dapat mendorong perbaikan sistem pengendalian internal serta meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan pada masa mendatang.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPK guna mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, efektif, dan berorientasi pada hasil. Mualem berharap seluruh tahapan pemeriksaan berjalan lancar dan berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Aceh.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Aceh turut menerima surat tugas pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dari BPK RI sebagai penanda dimulainya proses audit secara resmi. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya menjaga kredibilitas pengelolaan APBD sekaligus memperkuat komitmen Pemerintah Aceh terhadap prinsip pemerintahan yang bersih dan akuntabel.