Google menandatangani Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, sebuah kode praktik yang terkait dengan penerapan EU AI Act, kerangka regulasi kecerdasan buatan (AI) Uni Eropa. Langkah ini menandai penguatan upaya transparansi ketika publik kian sulit membedakan konten buatan manusia dengan materi yang dihasilkan atau dimanipulasi oleh AI, mulai dari foto, video, audio, hingga teks.
Bagi pengguna internet, kebijakan ini berpotensi berdampak langsung karena pengembang AI didorong untuk lebih serius menyediakan informasi mengenai asal-usul konten sintetis. Tujuannya membantu platform dan masyarakat mengenali materi yang dibuat atau diubah dengan bantuan AI.
President of Global Affairs Google dan Alphabet, Kent Walker, mengatakan Google akan menandatangani kode praktik tersebut setelah terlibat dalam proses penyusunannya bersama berbagai pemangku kepentingan. “Penandatanganan kode ini memperkuat komitmen kami terhadap transparansi dan pengembangan AI yang bertanggung jawab di Eropa,” ujarnya, dikutip dari Google Blog pada Jumat (24/07/2026).
Keputusan ini menjadi sorotan karena Google mengoperasikan beragam produk AI berskala besar, termasuk Gemini, Veo, dan Imagen, serta layanan yang mengintegrasikan teknologi generatif ke berbagai produk konsumen.
SynthID dan penanda digital konten AI
Salah satu teknologi yang disebut sebagai bagian dari strategi transparansi Google adalah SynthID, sistem yang dikembangkan Google DeepMind untuk memberikan penanda pada konten yang dihasilkan AI. Tidak seperti label visual yang dapat dipotong atau dihapus lewat penyuntingan, SynthID dirancang menyisipkan penanda digital ke dalam konten.
Teknologi tersebut dikembangkan untuk beberapa format media, termasuk gambar, audio, video, dan teks. Fungsinya adalah membantu menentukan apakah suatu konten dibuat menggunakan teknologi AI Google, seiring meningkatnya kualitas model generatif yang membuat hasil video maupun gambar semakin realistis.
Selain itu, Google juga mendukung standar C2PA, sebuah pendekatan industri untuk menyimpan informasi mengenai asal dan riwayat perubahan konten digital. Dalam konteks ini, kombinasi watermark dan metadata menjadi salah satu strategi yang dikembangkan industri untuk menghadapi penyebaran media sintetis.
Kebutuhan transparansi melampaui isu deepfake
Isu transparansi tidak hanya terkait deepfake. Kebutuhan identifikasi juga muncul ketika AI digunakan untuk membuat materi komersial, konten kreator, komunikasi politik, pendidikan, dan berbagai informasi yang beredar di platform sosial. Kode praktik di Eropa berupaya membentuk kerangka agar pengembang model dan penyedia layanan memiliki tanggung jawab yang lebih jelas dalam aspek transparansi tersebut.
Di tengah meningkatnya penggunaan AI generatif, perdebatan juga bergeser dari sekadar kemampuan model menjadi pertanyaan baru: bagaimana masyarakat mengetahui sebuah materi dibuat oleh AI. Tantangannya dinilai semakin kompleks karena konten sintetis makin terintegrasi dalam aplikasi sehari-hari.
Artikel tersebut juga menyoroti bahwa label sederhana belum tentu memadai. Sebuah foto bisa asli tetapi diedit sebagian dengan AI, video manusia dapat memakai suara sintetis, sementara dokumen yang ditulis manusia mungkin hanya dibantu AI pada beberapa paragraf. Karena itu, sistem transparansi di masa depan diperkirakan membutuhkan informasi yang lebih rinci daripada sekadar label “dibuat dengan AI”.
Meski begitu, teknologi identifikasi dinilai bukan solusi tunggal untuk persoalan misinformasi. Watermark dapat menghadapi manipulasi, metadata bisa hilang ketika file diproses ulang, dan model AI dari berbagai penyedia belum tentu menggunakan standar yang sama. Di tengah kemudahan pembuatan media sintetis, kemampuan memverifikasi asal konten dipandang akan menjadi sama pentingnya dengan kemampuan membuatnya.
