KENDARI — Garda Muda Anoa (GMA) Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sultra, Rabu (10/6/2026). Aksi ini disebut sebagai bentuk kepedulian terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kanwil Kemenag Sultra.
Dalam aksi tersebut, massa GMA Sultra menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kanwil Kemenag Sultra dan Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan. Mereka menyoroti dugaan kurangnya keterbukaan dalam proses tender hingga penetapan pemenang pada sejumlah paket pekerjaan yang dinilai menjadi perhatian publik.
Koordinator Lapangan GMA Sultra, Muhammad Ikbal Laribae, menegaskan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran negara harus dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran negara wajib dilaksanakan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat berhak mengetahui bahwa seluruh tahapan proses pengadaan telah berjalan sesuai regulasi,” kata Ikbal dalam orasinya.
GMA Sultra juga mendesak Pokja Pengadaan membuka dokumen dan informasi terkait proses tender, terutama dokumen evaluasi dan penetapan pemenang. Menurut mereka, keterbukaan ini penting untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prinsip persaingan usaha yang sehat maupun praktik yang berpotensi merugikan kepentingan publik.
Selain itu, massa aksi meminta Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan evaluasi terhadap jajaran Kanwil Kemenag Sultra apabila dalam pemeriksaan nantinya ditemukan pelanggaran prosedur, penyimpangan administrasi, atau tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
GMA Sultra menilai keterbukaan informasi publik merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah. Karena itu, mereka menekankan setiap proses pengadaan yang menggunakan anggaran negara harus dapat diakses dan diawasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui aksi ini, GMA Sultra berharap pihak terkait segera memberikan penjelasan resmi dan terbuka kepada masyarakat untuk menjawab pertanyaan yang berkembang mengenai pelaksanaan tender serta pengelolaan paket pekerjaan di lingkungan Kanwil Kemenag Sultra.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan damai dengan pengawalan aparat keamanan setempat. GMA Sultra menyatakan akan terus mengawal isu transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
