Komunikasi menjadi salah satu instrumen penting dalam pemerintahan modern. Kebijakan yang dinilai baik pun dapat kehilangan legitimasi apabila gagal dipahami masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang efektif dapat meningkatkan penerimaan publik, meredakan ketegangan sosial, serta memperkuat kepercayaan terhadap negara.
Di era digital, tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks. Pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi. Media sosial mengubah ruang komunikasi menjadi arena yang bergerak cepat, emosional, dan kompetitif. Narasi dapat berkembang dalam hitungan menit, sementara potongan video berdurasi singkat kerap lebih berpengaruh daripada dokumen kebijakan yang panjang.
Dalam konteks tersebut, gaya komunikasi pemerintah Indonesia belakangan menjadi sorotan. Publik tidak hanya membahas substansi kebijakan, tetapi juga pilihan diksi para pejabat negara. Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menggunakan ungkapan seperti “ndasmu”, “nyenyenye”, hingga respons “kalau tidak suka, silakan keluar dari Indonesia”.
Perhatian publik juga tertuju pada pernyataan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari. Ia menyatakan komunikasi pemerintah perlu lebih “agresif” dalam menghadapi pertarungan narasi. Dalam dialog televisi, Qodari juga menyampaikan kepada lawan diskusinya, “kalau nggak punya angka, nggak usah bicara terlalu jauh deh.”
Di kesempatan lain, sejumlah pejabat pemerintah turut menjadi perhatian karena respons yang dinilai spontan, personal, bahkan sarkastik saat menghadapi kritik. Setiap peristiwa memiliki konteks yang berbeda. Namun, jika dirangkai sebagai satu kesatuan, muncul pertanyaan lebih luas: apakah komunikasi pemerintahan sedang mengalami pergeseran paradigma?
Dalam literatur administrasi publik, komunikasi pemerintahan (government communication) pada dasarnya bertujuan membangun pemahaman publik, menjelaskan kebijakan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat. Fokusnya adalah pelayanan informasi kepada publik.
Sementara itu, komunikasi politik (political communication) lebih berorientasi pada kompetisi narasi. Fokusnya tidak hanya menjelaskan kebijakan, tetapi juga mempertahankan legitimasi politik, memengaruhi opini publik, dan memenangkan pertarungan persepsi.
