Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi) menilai posisi Indonesia dalam sistem kesehatan dunia semakin strategis. Penilaian itu disampaikan dalam panel diskusi di ajang World Economic Forum (WEF) yang berlangsung di Davos, Swiss.
Head New Investors, Resource Mobilization, Private Sector & Sovereign Engagement and Innovation Gavi, Masao Takahashi, mengatakan Indonesia kini tidak lagi hanya menjadi penerima dukungan, melainkan telah bertransformasi menjadi mitra strategis. Ia menyebut mulai 2026 Indonesia akan berubah status dari negara penerima dukungan Gavi menjadi negara donor.
“Indonesia telah menjadi salah satu negara yang berperan penting dalam konteks ini. Mulai tahun 2026, Indonesia bertransformasi dari negara penerima dukungan Gavi menjadi negara donor Gavi. Perubahan ini mencerminkan peran Indonesia yang semakin aktif dan strategis dalam upaya memperkuat sistem kesehatan, baik di tingkat nasional maupun global,” kata Takahashi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi diskusi bertajuk Transforming Health Systems: Building Resilient, Inclusive Care Models for Emerging Markets di Indonesia Pavilion, WEF, Kamis (22/1). Dalam forum itu, Takahashi menilai transformasi sistem kesehatan Indonesia tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga semakin menempatkan Indonesia sebagai aktor strategis dalam memperkuat ketahanan kesehatan global.
Diskusi tersebut turut menegaskan bahwa transformasi sistem kesehatan di negara berkembang tidak dapat dilakukan dengan pendekatan seragam. Hal ini mempertimbangkan perbedaan kapasitas fiskal, struktur pembiayaan, serta kebutuhan masyarakat di masing-masing negara.
Dari sisi tata kelola dan pengambilan keputusan, Professor Decision Science and Ethics INSEAD, Marc Le Menestrel, menilai negara berkembang memiliki peluang membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh dengan menempuh jalur berbeda dari negara maju.
“Indonesia mengambil pendekatan yang berada di garis depan, menjawab tantangan sistem kesehatan tanpa mengulang kesalahan yang dialami banyak negara maju. Pendekatan ini memungkinkan negara berkembang menghindari krisis yang baru akan muncul 10 atau 15 tahun ke depan,” kata Le Menestrel.
