Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Berau menyoroti pentingnya membangun budaya pemerintahan yang mengedepankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah. Fraksi PPP menilai setiap program strategis daerah perlu diawasi secara ketat agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Penekanan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PPP, Suharno, dalam rapat paripurna DPRD Berau saat menyampaikan pandangan akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Suharno menegaskan pengawasan tidak cukup dilakukan pada akhir kegiatan, melainkan harus dimulai sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi hasil pembangunan. Menurutnya, sistem pengawasan yang kuat dapat meminimalkan potensi penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD.

Fraksi PPP juga meminta agar setiap program strategis daerah dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, transparansi, serta pengawasan yang kuat. Dengan demikian, setiap rupiah anggaran diharapkan benar-benar memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Fraksi PPP menegaskan pemerataan pembangunan perlu menjadi kompas utama dalam setiap kebijakan Pemerintah Kabupaten Berau, sehingga tidak ada wilayah maupun masyarakat yang tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan daerah.