Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bondowoso mendorong pemerintah daerah meningkatkan alokasi anggaran publikasi di media massa. Usulan tersebut dinilai penting untuk memperkuat komunikasi publik, meningkatkan transparansi, serta memperluas penyebaran informasi pembangunan kepada masyarakat.

Pandangan itu disampaikan Fraksi PKB dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso. Menurut fraksi tersebut, publikasi yang efektif merupakan bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.

Anggota DPRD Bondowoso dari Fraksi PKB, A. Mansur, menekankan perlunya penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan media massa, khususnya melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi komunikasi publik. Ia menyebut dukungan anggaran publikasi yang memadai dapat membuat pemerintah lebih optimal dalam menyampaikan program dan kebijakan.

“Kerja sama pemerintah dengan media perlu terus diperkuat. Anggaran publikasi juga harus dialokasikan secara proporsional, agar informasi pembangunan dapat diterima masyarakat secara luas,” kata Mansur saat menyampaikan pandangan akhir fraksi.

Mansur menegaskan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai program pemerintah, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang masih dalam tahap perencanaan. Ia menilai publikasi yang maksimal dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Selain itu, Fraksi PKB berpandangan komunikasi publik yang konsisten, terbuka, dan berbasis data akan memperkuat kepercayaan masyarakat, terutama bila informasi yang disampaikan menunjukkan hasil nyata dari pelaksanaan program pembangunan.

Fraksi PKB juga menilai publikasi resmi melalui media massa maupun media sosial penting untuk menangkal hoaks dan disinformasi. Informasi yang jelas dan terverifikasi dinilai dapat mencegah kesalahpahaman publik terhadap kebijakan pemerintah sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik.