Sekitar 200 orang dari Forum Pemerhati Pembangunan (FOR HATI) Bali mengikuti audiensi di Wantilan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali, Rabu (3/6/2026). Audiensi ini digelar untuk menyuarakan dorongan agar tata ruang dan perizinan di Bali lebih transparan.

Koordinator FOR HATI Bali, Anak Agung Made Sudarsa, mengatakan forum tersebut dibentuk untuk mengawal arah pembangunan di Bali agar tetap selaras dengan alam dan budaya setempat. Menurutnya, FOR HATI hadir sebagai gerakan moral dan sosial untuk memastikan pembangunan tetap berpijak pada kelestarian alam, budaya, spiritualitas, serta kepentingan masyarakat Bali secara berkelanjutan.

Audiensi dimulai sekitar pukul 10.46 Wita. Para peserta diterima oleh Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali. Ketua Pansus TRAP, I Made Suparta, menyapa perwakilan elemen organisasi yang hadir dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif audiensi tersebut.

Suparta menilai ada banyak hal yang perlu dibahas terkait polemik tata ruang di Bali. Ia menyebut adanya indikasi penggunaan ruang yang dinilai semakin tidak terkendali. “Kami memberikan apresiasi atas bantuan dan dukungannya, banyak substansi yang harus kita dalami karena terindikasi penggunaan ruang sudah sangat brutal dan ugal-ugalan, bisa pura di SHGB-kan,” ujar Suparta.

Dalam pertemuan itu, FOR HATI Bali menyatakan dukungan terhadap kerja-kerja Pansus TRAP untuk mendorong transparansi tata ruang dan perizinan. Sudarsa menegaskan pengawasan pembangunan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah dan mekanisme pasar, melainkan membutuhkan keterlibatan masyarakat.

FOR HATI Bali hadir dengan slogan “Rakyat Bersama Memantau Pembangunan Bali”. Forum ini disebut terdiri dari berbagai organisasi Hindu serta kelompok masyarakat yang terdampak persoalan perizinan dan tata ruang di Bali.