Wakil Ketua Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai peran akademisi dalam politik nasional lebih dibutuhkan pada tataran teori ketimbang terjun langsung ke politik praktis. Ia berpendapat, jika akademisi masuk ke gelanggang politik praktis, politik nasional berisiko kehilangan panduan moral.
“Jadi sebaiknya, akademisi tidak terjun langsung ke gelanggang politik praktis. Akademisi itu sangat dibutuhkan pada tataran teorinya. Tapi kalau memang mau, harus ganti baju dulu,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Senin, 6 Mei 2024.
Fahri menjelaskan, akademisi memiliki tugas memikirkan bagaimana politik yang ideal, nilai-nilai politik, serta objektivitas politik. Menurutnya, tugas itu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesamaan, keterbukaan, dan kesetaraan, serta nilai-nilai akademik dan agama.
Ia juga menekankan perbedaan cara berpikir akademisi dan politisi. Fahri menyebut, ketika akademisi turun ke arena politik praktis, mereka harus siap menghadapi pertarungan yang ujungnya kalah atau menang. “Pertarungan itu bukan tentang salah benar, tapi tentang kalah menang,” ucap Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019 itu.
Menurut Fahri, politisi berorientasi pada strategi untuk menang dan merebut kekuasaan, sedangkan akademisi lebih menimbang etika dan nilai politik sebagai panduan. Karena itu, ia menyarankan agar akademisi tidak terjun langsung dalam pertarungan politik praktis.
Lebih lanjut, Fahri menilai keterlibatan berbagai pihak dalam kontestasi politik perlu diatur lebih ketat. Ia menyoroti aturan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang dinilainya terlalu longgar sehingga “semua orang turun ke lapangan.” Ia mengibaratkan situasi tersebut seperti pertandingan sepak bola ketika penonton dan wasit ikut bermain, yang menurutnya memicu kekacauan dalam pemilu karena pembagian tugas tidak dilakukan dengan baik.
Terkait hal itu, Fahri mengatakan tengah mendiskusikan reformasi politik nasional ke depan. “Banyak hal yang sedang saya pikirkan dan diskusikan dengan para pimpinan nasional kita tentang bagaimana reformasi politik kita kedepan,” ujarnya.
Ia menilai, tanpa perubahan sistem politik, ongkos politik akan tetap mahal dan watak politik menjadi terlalu liar. Fahri juga mengutip pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa politik terlalu melelahkan, banyak memakan biaya, dan terlalu banyak orang ikut bertarung dalam politik di Tanah Air.
Fahri berpendapat, idealnya jumlah pihak yang bertarung dalam politik tidak banyak dan durasi pertarungan tidak berkepanjangan. Namun, ia menilai tradisi demokrasi liberal yang dipahami secara keliru telah membuat konflik terus dipelihara, seolah-olah konflik yang berkepanjangan selalu baik dan tidak perlu berhenti.
