Wakil Ketua Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah menilai peran akademisi penting dalam politik nasional, terutama pada tataran teori dan panduan nilai, bukan dengan terjun langsung ke politik praktis. Menurutnya, jika akademisi masuk ke arena politik praktis, politik nasional berisiko kehilangan panduan moral.
“Jadi sebaiknya, akademisi tidak terjun langsung ke gelanggang politik praktis. Akademisi itu sangat dibutuhkan pada tataran teorinya. Tapi kalau memang mau, harus ganti baju dulu,” kata Fahri kepada wartawan di Jakarta, Senin (6/5/2024).
Fahri menjelaskan, tugas akademisi adalah memikirkan politik yang ideal, nilai-nilai politik, serta objektivitas dalam teori politik. Ia menyebut prinsip-prinsip seperti keadilan, kesamaan, keterbukaan, dan kesetaraan sebagai bagian dari nilai akademik, termasuk nilai agama yang dijunjung tinggi.
Menurut Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019 itu, ketika akademisi memasuki gelanggang politik praktis, mereka harus siap menghadapi dinamika pertarungan yang berujung pada kalah atau menang. Ia menekankan bahwa dalam pertarungan politik, orientasi dapat bergeser dari perdebatan benar-salah menjadi kompetisi menang-kalah.
Fahri juga membedakan cara berpikir politisi dan akademisi. Ia mengatakan politisi cenderung memikirkan strategi untuk menang dan merebut kekuasaan, sedangkan akademisi lebih berfokus pada etika dan nilai sebagai panduan.
Terkait keterlibatan banyak pihak dalam kontestasi, Fahri menilai perlu ada pengaturan yang lebih tegas. Ia mengkritik aturan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang dinilainya terlalu longgar sehingga semua orang dapat ikut “turun ke lapangan”.
“Dalam UU Pemilu yang ada saat ini, semua penonton ikut tendang bola, wasit pun ikut tendang bola, sehingga terjadilah kekacauan di dalam pemilu karena pembagian tugas tidak kita lakukan dengan baik,” ujarnya.
Fahri menambahkan, tanpa perubahan sistem politik, ongkos politik akan tetap mahal dan watak politik menjadi terlalu liar. Ia merujuk pernyataan presiden terpilih Prabowo Subianto yang menyebut politik terlalu melelahkan, memakan biaya besar, dan melibatkan terlalu banyak orang yang bertarung dalam politik di Indonesia.
Menurut Fahri, idealnya jumlah pihak yang bertarung dalam politik tidak terlalu banyak dan durasi pertarungan tidak berkepanjangan. Ia menilai tradisi demokrasi liberal yang dipahami secara keliru membuat konflik terus dipelihara seolah selalu baik dan tidak perlu berhenti.
