TANJUNG REDEB – Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan kampung saat melantik empat kepala kampung Pengganti Antar Waktu (PAW) di Balai Mufakat, beberapa waktu lalu.
Dalam arahannya, Sri Juniarsih meminta pengelolaan anggaran kampung dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Ia juga mendorong penguatan sinergi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta tokoh masyarakat.
Empat kepala kampung yang dilantik yakni Mudassir T. sebagai Kepala Kampung Biduk-Biduk (Kecamatan Biduk-Biduk), Sopiyadi sebagai Kepala Kampung Suaran (Kecamatan Sambaliung), Jaja Miharja sebagai Kepala Kampung Tasuk (Kecamatan Gunung Tabur), dan Muclistriyadi sebagai Kepala Kampung Sei Bebanir Bangun (Kecamatan Sambaliung).
Sri Juniarsih mengingatkan agar tidak ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan maupun administrasi kampung. “Semua harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku dan mengedepankan transparansi serta akuntabilitas,” ujarnya.
Terkait perkembangan wilayah, ia menyampaikan Kampung Biduk-Biduk dan Kampung Sei Bebanir Bangun saat ini berstatus mandiri. Sementara Kampung Suaran berstatus maju dan Kampung Tasuk berstatus berkembang.
Ia meminta status tersebut terus ditingkatkan melalui optimalisasi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Namun, ia mengingatkan agar pengembangan usaha BUMK tidak menimbulkan tumpang tindih dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sudah berjalan.
Di akhir arahannya, Sri Juniarsih juga menyoroti penurunan anggaran dana kampung. Menyikapi kondisi itu, ia mendorong para kepala kampung untuk aktif berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) serta kreatif mencari peluang kemitraan dengan lembaga nonpemerintah (NGO).
Menurutnya, kepala kampung perlu jeli memetakan potensi wilayah dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar program bantuan pembangunan dapat masuk ke kampung.
