Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai program Makan Bergizi (MBG) berpotensi besar menggerakkan ekonomi akar rumput, asalkan dikelola dengan strategi yang adaptif. Ia menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi agar manfaat program dapat dirasakan luas sekaligus tetap terjaga dari sisi tata kelola.
Riandy menyebut kesiapan infrastruktur pendukung MBG menunjukkan perkembangan signifikan. Dari target 30 ribu unit Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) atau dapur MBG, sekitar 27 ribu unit atau 90 persen di antaranya telah siap beroperasi. Menurutnya, pembangunan fisik tersebut berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.
“Dapurnya sudah terbangun dan ekonomi rakyat mulai bergulir. MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah,” ujar Riandy dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu, 9 Mei 2026.
Gambaran dampak ekonomi program ini, antara lain, terlihat di SPPG Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Dapur tersebut melayani sekitar 2.000 penerima manfaat dari jenjang TK hingga SMA di 15 sekolah.
Kepala SPPG Kadiwano, Edwin Putra Kadege, mengatakan kebutuhan bahan baku skala besar seperti sayur-sayuran dipenuhi melalui kolaborasi dengan petani lokal. Langkah itu dilakukan untuk memastikan roda ekonomi di sekitar dapur tetap berputar. Selain itu, pihaknya juga memberdayakan ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki akses pekerjaan untuk menjadi tenaga juru masak.
Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok, SPPG menerapkan sistem jadwal suplai mingguan agar hasil panen petani tidak menumpuk. “Jadi, memang kami memberdayakan UMKM di sekitar SPPG. Dengan adanya MBG, manfaat tidak hanya untuk adik-adik sekolah, tapi lebih luas kepada masyarakat,” ujar Edwin.
Di sisi kebijakan anggaran, Riandy mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas fiskal dan peringkat kredit nasional. Ia menyarankan pemerintah bersikap fleksibel dalam mengelola anggaran MBG, salah satunya dengan menyesuaikan frekuensi pemberian makan tanpa memangkas jangkauan wilayah maupun sasaran penerima manfaat.
“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu. Langkah ini jauh lebih aman daripada mengubah total struktur program yang sudah berjalan, sehingga manfaat ekonomi bagi pekerja dapur dan penyedia bahan pangan tetap terjaga,” kata Riandy.
Selain efisiensi, ia menekankan perlunya pengawasan lapangan yang ketat, termasuk melalui mekanisme pemeriksaan acak (random check), untuk memastikan kualitas nutrisi tetap terjaga. Menurut Riandy, transparansi pengelolaan dapur menjadi kunci agar dana yang dikeluarkan benar-benar menjadi investasi bagi kualitas sumber daya manusia.
Meski demikian, Riandy mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan MBG sebagai satu-satunya tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional. “Tapi lagi-lagi, jangan diharapkan MBG ini bisa kemudian memutar roda perekonomian sampai 8 persen, akan sulit dibayangkan, karena untuk menggerakkan ekonomi, butuh mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, jadi perlu ada sektor-sektor yang lain yang perlu digenjot,” ujarnya. Ia menutup dengan pesan agar strategi pertumbuhan tidak hanya bertumpu pada MBG dan sektor pertanian semata.
