Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai berpotensi menjadi penggerak baru bagi perekonomian rakyat, terutama bagi pelaku UMKM dan pertanian lokal. Ekonom Center for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai program ini dapat mendorong ekonomi akar rumput apabila dikelola dengan strategi yang adaptif, disertai transparansi dan efisiensi.
Riandy menyebut kesiapan infrastruktur pendukung MBG menunjukkan kemajuan. Dari target 30 ribu unit Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) atau dapur MBG, sekitar 27 ribu unit atau 90 persen disebut telah siap beroperasi. Menurutnya, pembangunan fisik tersebut berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.
“Dapurnya sudah terbangun dan ekonomi rakyat mulai bergulir. MBG ini sangat atraktif dalam membantu sektor pertanian dan perdagangan di pasar-pasar tradisional. Ini adalah akselerasi fiskal yang memberikan dampak langsung pada pelaku ekonomi di bawah,” kata Riandy dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Sabtu, 9 Mei 2026.
Gambaran dampak ekonomi program ini disebut terlihat di SPPG Kadiwano, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Dapur tersebut melayani sekitar 2.000 penerima manfaat dari jenjang TK hingga SMA di 15 sekolah.
Kepala SPPG Kadiwano, Edwin Putra Kadege, menjelaskan kebutuhan bahan baku skala besar seperti sayur-sayuran dipenuhi melalui kolaborasi dengan petani lokal agar roda ekonomi di sekitar dapur tetap berputar. Ia juga menyebut pihaknya memberdayakan ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki akses pekerjaan untuk menjadi tenaga juru masak.
Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok, SPPG Kadiwano menerapkan jadwal suplai mingguan agar hasil panen petani tidak menumpuk. “Jadi, memang kami memberdayakan UMKM di sekitar SPPG. Dengan adanya MBG, manfaat tidak hanya untuk adik-adik sekolah, tapi lebih luas kepada masyarakat,” ujar Edwin.
Di sisi lain, Riandy menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang fleksibel demi menjaga stabilitas fiskal dan peringkat kredit nasional. Ia menyarankan penyesuaian frekuensi pemberian makan sebagai opsi, tanpa mengurangi jangkauan wilayah maupun sasaran penerima manfaat.
“Agar anggaran tetap sehat dan risiko rating kredit terjaga, pemerintah bisa mengambil jalan tengah dengan mengatur frekuensi, misalnya dari 6 hari menjadi 3 atau 4 hari seminggu. Langkah ini jauh lebih aman daripada mengubah total struktur program yang sudah berjalan, sehingga manfaat ekonomi bagi pekerja dapur dan penyedia bahan pangan tetap terjaga,” jelasnya.
Selain efisiensi, Riandy menilai pengawasan lapangan perlu diperketat, antara lain melalui mekanisme pemeriksaan acak (random check) untuk memastikan kualitas nutrisi tetap terjaga. Ia juga menekankan transparansi pengelolaan dapur agar dana yang dikeluarkan benar-benar menjadi investasi bagi kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Meski demikian, Riandy mengingatkan agar MBG tidak diposisikan sebagai satu-satunya tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi membutuhkan “mesin-mesin ekonomi” baru dan tidak bisa hanya mengandalkan sektor pertanian.
“Tapi lagi-lagi, jangan diharapkan MBG ini bisa kemudian memutar roda perekonomian sampai 8 persen, akan sulit dibayangkan, karena untuk menggerakkan ekonomi, butuh mesin-mesin ekonomi baru, tidak hanya mengandalkan sektor pertanian, jadi perlu ada sektor-sektor yang lain yang perlu digenjot,” katanya. “Jadi jangan mengandalkan MBG sendirian untuk strategi pertumbuhan, sehingga kita jor-joran ke pertanian,” pungkas Riandy.
