DPRD Jawa Timur meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh menyusul dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan siswa di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya, pada Senin, 11 Mei 2026. DPRD menilai pengawasan distribusi makanan perlu diperketat agar keselamatan siswa tidak dikorbankan.
Permintaan tersebut disampaikan Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Cahyo Harjo Prakoso. Ia menyatakan prihatin atas insiden yang menyebabkan sekitar 200 siswa dari 12 sekolah mengalami keluhan mual, muntah, dan pusing setelah menyantap makanan MBG.
Menurut Cahyo, program berskala besar seperti MBG tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga harus menjamin keamanan pangan secara ketat. Ia menekankan agar SPPG dikelola secara profesional karena tidak hanya berkaitan dengan kualitas gizi anak, tetapi juga berperan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
Cahyo menilai standar kebersihan dan tata kelola makanan harus menjadi perhatian utama seluruh pihak penyelenggara. Ia menyebut seluruh tahapan, mulai dari proses memasak, penyimpanan bahan baku, distribusi, hingga pengemasan, perlu mengikuti standar higienitas yang ketat.
Ia mengingatkan kelalaian kecil dalam rantai distribusi dapat berdampak besar terhadap kesehatan siswa. Karena itu, ia meminta kejadian di Surabaya dijadikan momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan MBG, termasuk higienitas, proses penyajian, dan kualitas kemasan agar makanan bergizi tidak berujung pada kasus keracunan.
Cahyo juga menegaskan MBG merupakan program strategis nasional yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak. Dengan demikian, ia menilai pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara asal-asalan.
Terkait penanganan kasus, Cahyo berharap investigasi penyebab dugaan keracunan dilakukan secara serius, terbuka, dan tidak ditutup-tutupi. Menurutnya, transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah cepat tenaga kesehatan, pihak sekolah, dan Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani siswa terdampak. Respons tersebut dinilai membantu mencegah kondisi siswa menjadi lebih parah.
DPRD Jawa Timur menyatakan akan terus memantau perkembangan kondisi para siswa serta hasil evaluasi dari pihak penyedia makanan. DPRD juga menegaskan akan memastikan pengawasan dilakukan agar insiden serupa tidak terulang di sekolah lain.
