Kementerian Pendidikan dan Pelatihan membuka ruang masukan publik terhadap rancangan Surat Edaran tentang Asosiasi Orang Tua dan Guru serta koordinasi pendidikan antara keluarga dan lembaga pendidikan. Draf ini disiapkan untuk menggantikan Surat Edaran 55/2011/TT-BGDĐT dan dinilai berpotensi membawa dampak luas, mulai dari psikologi orang tua, tata kelola sekolah, hingga kualitas koordinasi pendidikan.
Kepala Sekolah SMA My Tho, Dr. Ha Van Hai, menilai poin paling positif dalam rancangan tersebut adalah penegasan bahwa Asosiasi Orang Tua dan Guru merupakan organisasi untuk koordinasi pendidikan, bukan wadah meminta sumbangan di luar peraturan. Menurutnya, penetapan yang jelas mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, disertai mekanisme transparan, dapat membantu membatasi biaya berlebihan sekaligus mengurangi tekanan bagi orang tua dan sekolah.
Rancangan Surat Edaran juga menekankan tanggung jawab koordinasi keluarga dan sekolah dalam pendidikan moral, keterampilan hidup, serta pengelolaan pembelajaran dan perkembangan siswa. Penekanan ini dipandang relevan dengan kebutuhan saat ini, ketika pendidikan siswa tidak dapat hanya dibebankan kepada sekolah tanpa dukungan dan kerja sama keluarga.
Dalam draf tersebut, Asosiasi Orang Tua dan Guru tidak diperbolehkan mengumpulkan dana untuk sejumlah keperluan, antara lain melindungi fasilitas sekolah, memberi penghargaan kepada guru dan staf, membeli peralatan dan bahan ajar untuk sekolah atau kelas, serta mendukung manajemen sekolah.
Penggalangan dana, jika dilakukan, harus berdasarkan prinsip sukarela sepenuhnya dan tidak boleh menetapkan jumlah rata-rata minimum. Seluruh rencana pemasukan dan pengeluaran diwajibkan diumumkan secara terbuka serta dilaporkan secara transparan dan berkala kepada seluruh orang tua.
Mantan Direktur Institut Penelitian Manajemen Pendidikan (Akademi Manajemen Pendidikan), Profesor Madya Dr. Dang Thi Thanh Huyen, menyatakan aturan dalam rancangan ini dapat meringankan beban keuangan banyak keluarga pada awal tahun ajaran, terutama mereka yang berada dalam kondisi sulit. Ia menilai, ketika batas pemasukan dan pengeluaran didefinisikan tegas oleh regulasi, Asosiasi Orang Tua dan Guru tidak lagi memiliki alasan untuk “menyarankan” atau mengubah kontribusi sukarela menjadi kewajiban.
Dari sisi sekolah, Wakil Kepala Sekolah TK Ha Tri di Ha Dong, Hanoi, Nguyen Thi Mai Van, menyatakan dukungannya terhadap rancangan usulan tersebut. Ia menilai partisipasi orang tua yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pendidikan secara signifikan.
Ia mencontohkan pembentukan keterampilan perawatan diri pada anak. Jika di sekolah guru membiasakan anak menyimpan tas, makan sendiri, dan berpakaian sendiri, namun di rumah orang tua tetap melakukan semuanya, hasilnya akan terbatas. Sebaliknya, ketika Asosiasi Orang Tua dan Guru membantu menyebarkan informasi, berbagi pengalaman, dan menyampaikan pesan kepada orang tua lain, perkembangan anak dinilai bisa lebih cepat. Menurutnya, inilah nilai inti kerja sama keluarga dan sekolah.
Mai Van juga menekankan bahwa setiap kegiatan sosial harus bersifat sukarela, sesuai aturan, dan memiliki tujuan serta pelaporan keuangan yang transparan. Ia menilai transparansi bukan hanya melindungi hak orang tua, tetapi juga melindungi guru dan perwakilan orang tua dari kesalahpahaman yang tidak perlu.
Berdasarkan pengalaman praktik, Dr. Ha Van Hai mengusulkan sejumlah penyempurnaan. Pertama, ia mendorong adanya batas yang lebih tegas antara penggalangan dana yang diatur oleh hukum dan aktivitas Asosiasi Orang Tua dan Guru agar pemerintah daerah serta sekolah lebih mudah menerapkan dan tidak terjadi perbedaan tafsir.
Kedua, ia mengusulkan penyediaan templat standar untuk keterbukaan keuangan, notulen rapat, serta laporan pemasukan dan pengeluaran guna memudahkan pemeriksaan, pengawasan, dan membangun kepercayaan orang tua.
Ketiga, ia menyarankan penguatan transformasi digital dalam koordinasi keluarga dan sekolah, misalnya melalui catatan komunikasi elektronik dan platform daring untuk pertukaran informasi, pengumpulan masukan orang tua, serta publikasi kegiatan Dewan Perwakilan Orang Tua.
Keempat, ia menilai perlu ada mekanisme yang melindungi hak sukarela orang tua dalam seluruh kegiatan pendukung sekolah. Setiap kontribusi di luar ketentuan harus sepenuhnya sukarela, tanpa tekanan, tanpa pemerataan, dan tanpa memengaruhi hak belajar siswa.
Kelima, ia meminta kementerian segera mengadakan pelatihan bagi kepala sekolah, guru wali kelas, dan perwakilan orang tua setelah Surat Edaran diterbitkan agar pemahaman dan pelaksanaannya seragam di seluruh wilayah.
Ha Van Hai menilai Surat Edaran baru dapat menjadi kerangka hukum yang lebih jelas bagi aktivitas Asosiasi Orang Tua dan Guru, sekaligus membangun hubungan yang lebih substansial, transparan, dan efektif antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ia berharap definisi tanggung jawab yang lebih tegas akan mendorong orang tua bekerja sama secara sukarela demi perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan lagi berfokus pada kontribusi semata.
Profesor Madya Dang Thi Thanh Huyen menambahkan, Asosiasi Orang Tua dan Guru yang efektif bukanlah yang memobilisasi sumber daya terbanyak, melainkan yang menciptakan konsensus tertinggi antara orang tua dan sekolah. Ia menilai, ketika setiap pihak menjalankan perannya dengan benar dan berorientasi pada perkembangan anak secara holistik, Surat Edaran baru dapat diterapkan secara nyata dan efektif.
Ia juga menyoroti bahwa di beberapa daerah pada masa lalu, aktivitas Asosiasi Orang Tua dan Guru cenderung terfokus pada pengumpulan uang dan penyelenggaraan acara mewah, sementara tanggung jawab untuk berkolaborasi memantau psikologi, metode belajar, dan perkembangan siswa kurang diperhatikan.
Dalam draf terbaru, ditambahkan mekanisme agar orang tua dapat berpartisipasi serta memberi gagasan terkait keselamatan sekolah, pencegahan kekerasan di sekolah, dan pembangunan budaya sekolah yang positif. Menurut Huyen, orang tua perlu terlibat lebih proaktif dan tidak menyerahkan seluruh tanggung jawab kepada sekolah. Ia menekankan perlunya dedikasi Asosiasi Orang Tua dan Guru agar tidak sekadar menjalankan peran formal, sehingga posisinya sebagai jembatan komunikasi dan dukungan terhadap tujuan pendidikan dapat kembali menguat.
