Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun 2026 beserta nota keuangannya. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat (15/8/2023) sore di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Kamrita dan Nurhamdi Zahari. Hadir pula Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama Wakil Bupati Ahmad Fadly, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Abdurrahman Hadi, staf ahli bupati, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, wali nagari, pimpinan organisasi kemasyarakatan, serta undangan lainnya.
Pembukaan masa persidangan I DPR RI tahun sidang 2025–2026 disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Setelah itu, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato Nota Keuangan RAPBN 2026.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan arsitektur APBN 2026 merupakan implementasi visi dan misi Presiden bersama Wakil Presiden yang diarahkan untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Ia menekankan ketangguhan sebagai fondasi bagi kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah, menurutnya, akan memperkuat ketahanan di bidang pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan. Presiden juga menegaskan sumber daya alam harus dikelola untuk kepentingan rakyat, bukan untuk segelintir kelompok.
Presiden Prabowo turut menyampaikan delapan prioritas APBN 2026 yang akan diwujudkan melalui program-program, yakni ketahanan pangan, ketahanan energi, generasi unggul, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, perekonomian rakyat, pertahanan, serta investasi.
“Saat ini, pemerintah mendesain APBN 2026 agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menyampaikan pidato Presiden terkait Nota RAPBN 2026 akan menjadi tolak ukur dalam merancang, menyusun, dan menyinkronkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tanah Datar untuk tahun 2026.
Anton juga menjelaskan, sesuai rencana kerja DPRD Tanah Datar 2025, lembaga tersebut telah memasuki masa sidang kedua dengan sejumlah agenda yang telah terlaksana, di antaranya penetapan keputusan DPRD tentang Perubahan APBD Tahun 2025. Agenda berikutnya meliputi penetapan keputusan DPRD terkait Kebijakan Umum (KU) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2026, serta penetapan keputusan APBD tahun 2026.
