Memasuki hari ke-20 pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026, kritik terhadap penyelenggaraan agenda tahunan tersebut menguat. Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, menyoroti minimnya transparansi panitia terkait data jumlah pengunjung harian.
Rudi menyebut hingga memasuki pekan terakhir pelaksanaan, panitia maupun pengelola PRSU belum menyampaikan data resmi jumlah pengunjung setiap hari. Ia menilai kondisi di lapangan justru menunjukkan suasana yang sepi dan jauh dari ekspektasi.
“Pihak PRSU maupun panitia sejak kemarin-kemarin belum memberikan data berapa jumlah pengunjung setiap harinya, tetapi sampai sekarang belum juga ada penjelasan berapa sebenarnya jumlah pengunjung yang datang setiap harinya. Ini justru menimbulkan kecurigaan bahwa memang pengunjungnya sedikit,” kata Rudi, Kamis (23/7/2026).
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai ketidakterbukaan data memperkuat dugaan bahwa kondisi PRSU tidak seperti yang selama ini digambarkan melalui publikasi resmi, baik lewat rilis maupun media sosial.
“Artinya, kalau memang pengunjungnya banyak, kenapa datanya tidak dibuka? Kalau mereka kasih data yang besar, nanti bertolak belakang dengan kondisi di lapangan yang terlihat sepi. Kalau datanya sedikit, berarti mereka mengakui memang pengunjung minim. Jadi sekarang mereka memilih tidak membuka semuanya,” ujarnya.
Rudi menyebut masyarakat berhak mengetahui capaian penyelenggaraan PRSU secara terbuka mengingat kegiatan tersebut merupakan agenda besar yang menjadi perhatian publik di Sumatera Utara. Ia juga mengkritik rilis dan publikasi panitia yang dinilainya lebih banyak menonjolkan keberhasilan, namun tidak mencerminkan situasi di lokasi.
“Postingan-postingan mereka maupun rilis-rilis yang diberikan kepada kita, kalau dibilang ya semuanya berita bagus. Katanya UMKM meningkat, pengunjung ramai, berbagai kegiatan sukses. Tapi ternyata apa yang mereka sampaikan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan,” tegasnya.
Menurut Rudi, video dan dokumentasi yang beredar di media sosial juga memperlihatkan area PRSU tampak lengang meski pelaksanaan telah memasuki hari ke-20. Ia menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan narasi yang dibangun panitia.
Selain soal transparansi data, Rudi kembali mendesak panitia agar mengakui kekurangan dalam penyelenggaraan PRSU tahun ini. Ia mendorong pengelola meninjau kebijakan yang dinilai menjadi penyebab rendahnya minat masyarakat, termasuk harga tiket.
“Akui saja kesalahan-kesalahan mereka. Turunkan harga tiket, lakukan kembali promosi yang masif agar masyarakat benar-benar datang ke PRSU. Jangan terus bertahan dengan harga tiket yang mahal,” katanya.
Rudi menilai dampak sepinya pengunjung paling dirasakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang telah mengeluarkan modal untuk membuka stan. Ia berpendapat harga tiket yang tinggi berpotensi menghambat masyarakat untuk masuk dan berbelanja.
“Kasihan UMKM yang ada di dalam. Mereka sudah mengeluarkan dana yang besar, berinvestasi untuk berjualan di sana, tetapi masyarakat tidak bisa masuk karena harga tiket cukup mahal. Bagaimana kita mau mengembangkan UMKM kalau justru pergerakan mereka dihambat?” ujarnya.
Ia menambahkan, kebijakan harga tiket seharusnya dikaji sejak awal dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. “Semua kebijakan itu harus ada kajiannya. Harus dihitung dulu kemampuan ekonomi masyarakat hari ini yang masih lemah. Jangan langsung menetapkan harga tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat,” katanya.
Rudi juga mengkritik panitia yang dinilainya tidak merespons masukan sejak awal pelaksanaan. “Yang mengecewakan itu karena mereka seperti tidak menerima masukan. Masa tidak ada kebijakan untuk menurunkan harga tiket atau langkah lain supaya masyarakat mau datang? Kesan yang muncul justru egois dengan kebijakannya sendiri, tanpa pertimbangan maupun diskusi dengan berbagai pihak,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Rudi meminta Gubernur Sumatera Utara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan PRSU, termasuk jajaran direksi dan komisaris yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan. “Intinya evaluasi secara menyeluruh. Evaluasi direktur-direkturnya bersama komisarisnya. Masa mereka tidak bisa menghadirkan inovasi untuk kemajuan PRSU? Kalau tidak ada perubahan dan tidak mampu memberikan terobosan, lalu apa yang sebenarnya mereka kerjakan?” tegasnya.
Ia berharap evaluasi dilakukan secara objektif agar PRSU ke depan dapat menjadi ajang promosi ekonomi daerah yang mampu menarik masyarakat, meningkatkan transaksi UMKM, serta memberi manfaat nyata bagi perekonomian Sumatera Utara.
