Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Kota Semarang kembali menuai sorotan. Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, menilai masih ada sejumlah celah yang memicu keluhan masyarakat, mulai dari transparansi informasi, pemahaman orang tua terhadap mekanisme penerimaan, hingga ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta.
Menurut Mualim, persoalan utama terletak pada sosialisasi yang belum menyeluruh kepada masyarakat mengenai mekanisme SPMB. Padahal, terdapat empat jalur penerimaan, yakni afirmasi, prestasi, mutasi, dan domisili. Minimnya informasi, kata dia, membuat banyak orang tua kebingungan menentukan pilihan, terutama saat anak melanjutkan dari SD ke SMP.
“Transparansi ini harus benar-benar disampaikan. Masyarakat perlu tahu secara detail, termasuk peluang diterima, sistem cadangan, hingga kemungkinan penambahan kelas,” ujar Mualim, Rabu (6/5/2026).
Ia juga menyoroti masih banyak orang tua yang belum memahami sistem cadangan dalam penerimaan siswa. Situasi itu dinilai dapat menimbulkan harapan yang tidak pasti ketika anak tidak langsung diterima. Karena itu, ia menekankan pentingnya kejelasan informasi terkait peluang diterima melalui jalur cadangan agar tidak menimbulkan kecemasan berlebih.
Selain aspek transparansi, Mualim mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem zonasi atau domisili. Ia membandingkan dengan daerah lain, seperti Jawa Barat, yang dinilai lebih komunikatif dan mudah dipahami masyarakat dalam menerapkan kebijakan serupa.
“Ini harus jadi bahan evaluasi. Kenapa di daerah lain bisa lebih jelas, sementara di sini masih banyak keluhan,” katanya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, DPRD mengusulkan beberapa langkah. Pertama, memperkuat sosialisasi secara masif dan terstruktur kepada orang tua siswa. Kedua, memberikan edukasi yang komprehensif terkait mekanisme setiap jalur penerimaan.
Langkah lain yang dinilai penting adalah membangun sinergi antara sekolah negeri dan swasta. Mualim mengusulkan agar sekolah swasta dilibatkan sebagai solusi bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, termasuk melalui skema subsidi dari pemerintah kota, khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kalau tidak diterima di negeri, harus ada solusi. Sekolah swasta bisa jadi alternatif, bahkan kalau perlu disubsidi, terutama untuk masyarakat desil bawah,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti ketimpangan jumlah siswa di tingkat sekolah dasar. Menurutnya, saat ini ada fenomena sejumlah SD negeri kekurangan murid, sementara sekolah swasta justru mengalami peningkatan jumlah siswa. Kondisi tersebut dinilai tidak ideal dan perlu penataan ulang.
Mualim mendorong adanya penggabungan sekolah-sekolah yang jumlah siswanya tidak seimbang. “Ada sekolah gurunya banyak, tapi muridnya sedikit. Ini harus dievaluasi dan digabung agar lebih efektif,” ujarnya.
Selain penataan, peningkatan kualitas sekolah negeri juga disebut menjadi pekerjaan rumah besar. Ia menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan, sarana, dan prasarana agar sekolah negeri mampu bersaing dengan sekolah swasta yang dinilai lebih diminati masyarakat.
“Kenapa swasta lebih banyak peminatnya? Karena kualitas. Ini harus jadi perhatian, jangan sampai sekolah negeri kalah,” katanya.
