Kota Probolinggo—Rencana penyertaan modal sebesar Rp9,85 miliar kepada PT Perseroda Bahari Tanjung Tembaga (BTT) yang masuk dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Probolinggo. Meski menilai proyeksi bisnis BTT terkesan terlalu optimistis, mayoritas anggota Banggar tetap mendukung tambahan modal tersebut dengan catatan perusahaan mampu merealisasikan target yang dipaparkan.
Direktur PT Perseroda Bahari Tanjung Tembaga, Noviyadi, mengatakan pembahasan bersama Banggar berjalan tanpa kendala berarti. Ia menyebut perhatian DPRD terutama tertuju pada target pendapatan dan keuntungan yang dinilai tinggi, mengingat perusahaan baru memasuki tahun kedua penyertaan modal.
“Banggar hanya mempertanyakan kenapa kami begitu optimistis. Kami sampaikan, namanya usaha tentu harus optimistis. Kendala tidak ada,” kata Noviyadi usai rapat Banggar DPRD Kota Probolinggo, Selasa (21/7).
Noviyadi menjelaskan, fokus utama BTT tetap pada sektor stevedoring atau pelayanan kepelabuhanan, termasuk jasa angkut dari dan menuju pelabuhan maupun kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Mayangan. Ia juga mengakui sempat menggunakan istilah “palugada” dalam pemaparan, namun menegaskan istilah itu hanya menggambarkan kesiapan perusahaan menangkap peluang usaha yang sesuai ketentuan.
“Kami tetap fokus di bidang usaha utama. Konsep palugada hanya menggambarkan kesiapan kami menangkap peluang yang ada, tentu tetap memperhatikan ketentuan KBLI,” ujarnya.
Dalam usulan tahun kedua penyertaan modal, BTT mengajukan tambahan Rp9,85 miliar. Dengan tambahan itu, perusahaan menargetkan dapat menyetorkan dividen atau kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp900 juta hingga Rp1 miliar pada 2028.
Wakil Ketua II DPRD Kota Probolinggo, Santi Wilujeng Prastyani, menyatakan masih meragukan target yang dipaparkan direksi karena usia perusahaan yang relatif baru. Ia menyebut Banggar meminta BTT memperkuat kinerja agar tidak kembali mengalami kerugian seperti yang sempat terjadi sebelumnya.
Santi juga menyoroti rencana belanja pegawai yang disebut mencapai hampir Rp900 juta pada 2027. Ia meminta direksi membuka rincian gaji pegawai sebagai bagian dari transparansi penggunaan anggaran perusahaan milik daerah, terlebih dalam situasi efisiensi anggaran.
“Saya meminta rincian gaji pegawai. Ini untuk transparansi karena BTT adalah perseroda milik Pemerintah Kota Probolinggo, apalagi saat ini semua sedang melakukan efisiensi anggaran,” kata Santi.
Selain itu, ia berharap proses rekrutmen pegawai ke depan dilakukan secara terbuka agar kesempatan kerja dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.
Di sisi lain, Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo yang juga Ketua Fraksi Gerindra, Ryadlus Sholihin Firdaus, menyatakan dukungan terhadap penyertaan modal kepada BTT sesuai amanat peraturan daerah. Ia menilai pemaparan rencana bisnis yang disampaikan direksi cukup meyakinkan, sehingga anggaran penyertaan modal Rp9,85 miliar perlu disiapkan secara utuh.
“Saya mendukung penuh penyertaan modal sesuai yang direncanakan sekitar Rp9,85 miliar dan tidak dikurangi sedikit pun agar perusahaan dapat berkembang sesuai target,” ujarnya.
