Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026. Dukungan ini disebut sebagai bagian dari komitmen membenahi tata kelola pendidikan sekaligus memastikan proses penerimaan siswa berlangsung transparan dan akuntabel di Kota Bogor.
Pernyataan dukungan tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Bogor, Dr. Adityawarman Adil, didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, saat menghadiri pemaparan dan penandatanganan komitmen dukungan SPMB 2026 di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Selasa, 12 Mei 2026.
Adityawarman mengapresiasi arahan Pemerintah Kota Bogor yang berfokus pada perbaikan sistem pendidikan. Menurutnya, pembenahan ini penting untuk meminimalisir praktik-praktik menyimpang yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Kami dari pihak DPRD memberikan apresiasi dan mendukung penuh arahan-arahan tersebut, terutama sistem yang memang bertujuan membenahi tata kelola pendidikan,” ujar Adityawarman.
Ia juga menegaskan DPRD akan terus mengawal agar visi “Bogor Cerdas” yang diusung Wali Kota Bogor dapat dirasakan hingga tingkat paling bawah. “Saya akan berusaha mengawal agar sistem yang dibangun tetap transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Senada, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menyatakan kesiapan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPMB 2026. Komisi IV berencana memanggil sejumlah dinas terkait guna memastikan kesesuaian dan sinkronisasi sistem di lapangan.
“Kami dari Komisi IV akan mengundang kembali pihak Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan sistem yang dipaparkan sudah sesuai dengan kewenangan kami di Komisi IV,” kata Fajar.
Fajar menambahkan, salah satu tolok ukur keberhasilan SPMB 2026 adalah tingkat kepuasan masyarakat. Ia berharap proses penerimaan tahun ini dapat berjalan lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, DPRD tetap menyiapkan langkah antisipatif bila muncul kendala teknis maupun administratif.
“Nanti kita akan bahas posko pengaduan seperti apa, semoga tahun ini lancar jadi tidak ada posko pengaduan,” tambahnya.
Ke depan, DPRD Kota Bogor juga berencana memperluas komitmen bersama terkait pelaksanaan SPMB 2026. Tidak hanya melibatkan unsur Forkopimda, DPRD juga akan menginisiasi keterlibatan langsung pihak sekolah agar implementasi sistem berjalan seragam dan adil bagi seluruh calon peserta didik di Kota Bogor.
