DPRD Kota Bogor menyatakan akan mengawasi pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2026 sebagai bentuk dukungan terhadap transparansi dan akuntabilitas pendidikan di Kota Bogor. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan pemaparan dan penandatanganan dukungan PPDB 2026 di Paseban Sri Bima, Balaikota Bogor, Selasa (12/5/2026).

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Bogor yang berupaya memperbaiki tata kelola pendidikan. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal sistem penerimaan peserta didik agar berjalan terbuka dan dapat dirasakan masyarakat secara merata.

“Kami dari pihak DPRD memberikan apresiasi dan mendukung penuh arahan-arahan tersebut, terutama sistem yang memang bertujuan membenahi tata kelola pendidikan,” ujar Adityawarman. Ia juga menegaskan, “Saya akan berusaha mengawal agar sistem yang dibangun tetap transparan dan akuntabel.”

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Fajar Muhammad Nur, menyampaikan Komisi IV akan melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya PPDB 2026. Komisi IV berencana memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan kesiapan sistem dan sinkronisasi pelaksanaan di lapangan.

Fajar menyebut OPD yang akan diundang antara lain Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. “Kami dari Komisi IV akan mengundang kembali pihak Disdik, Dinsos, dan Disdukcapil untuk memastikan sistem yang dipaparkan sudah sesuai dengan kewenangan kami di Komisi IV,” kata Fajar.

Menurut Fajar, keberhasilan PPDB 2026 salah satunya dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Ia berharap proses penerimaan peserta didik tahun ini berjalan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya serta tidak memunculkan persoalan administratif maupun teknis.

Selain pengawasan, DPRD Kota Bogor juga menyiapkan langkah antisipasi apabila ditemukan kendala selama pelaksanaan PPDB 2026. Fajar menyebut pihaknya akan membahas kemungkinan pembentukan posko pengaduan. “Nanti kita akan bahas posko pengaduan seperti apa, semoga tahun ini lancar jadi tidak ada posko pengaduan,” ujarnya.