Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, mengkritik pelaksanaan perayaan Milangkala Tatar Sunda yang digelar di sejumlah daerah di Jawa Barat. Kritik itu disampaikan Maulana dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat di Bandung.
Maulana menilai rangkaian kegiatan Milangkala Tatar Sunda tidak memiliki pijakan sejarah yang kuat. Ia mempertanyakan dasar pelaksanaan perayaan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 2 hingga 18 Mei, yang disebut bersandar pada tanggal 18 Mei 669 Masehi.
“Kegiatan perayaan Milangkala Tatar Sunda ini ahistoris. Karena rangkaian acaranya hanya bersandar pada tanggal 18 Mei tahun 669 Masehi, tetapi tidak ada referensi pasti mengapa harus dilaksanakan selama 16 hari,” kata Maulana dalam rapat pada Senin, 11 Mei 2026.
Ia juga menyoroti alur perjalanan kegiatan yang disebut dimulai dari Sumedang dan berakhir di Kota Bandung, dengan keterlibatan sembilan kabupaten dan kota. Menurutnya, pola tersebut berpotensi menimbulkan pemahaman sejarah yang keliru di tengah masyarakat.
“Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah kepada masyarakat Jawa Barat. Pemerintah wajib memperbaiki itu,” ujarnya.
Selain aspek sejarah, Maulana turut mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia meminta pemerintah daerah membuka secara jelas sumber dan penggunaan dana untuk Milangkala Tatar Sunda.
“Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut,” ucapnya.
Maulana menyebut adanya informasi penggunaan anggaran mencapai Rp2,7 miliar di empat kabupaten. Ia mempertanyakan sumber pendanaan di lima kabupaten dan kota lainnya, serta meminta penjelasan terkait klaim bahwa kegiatan tersebut tidak menggunakan APBD.
“Bagaimana mungkin pemerintah menyatakan acara tersebut tanpa APBD, tetapi di sisi lain diakui masuk dalam perencanaan. Hal ini harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya.
Maulana juga menilai pelaksanaan kegiatan budaya itu kurang tepat dilakukan di tengah kondisi masyarakat Jawa Barat yang masih menghadapi persoalan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, serta pemulihan pascabencana. Karena itu, ia meminta pemerintah menghentikan kegiatan seremonial dan lebih fokus menyusun sejarah Sunda berbasis kajian akademik dengan melibatkan ahli sejarah dan budayawan.
“Susun buku sejarah Sunda dan Jawa Barat yang sesungguhnya, lalu sebarkan untuk dipelajari masyarakat dan anak-anak sekolah agar mereka mencintai budaya Sunda dengan referensi yang jelas,” pungkasnya.
