Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah meminta pengelola kompleks Gelora Bung Karno (GBK) dan Kemayoran menyiapkan data lengkap terkait aset yang dikelola serta kontrak-kontrak yang telah disepakati. Menurut Basarah, keterbukaan data diperlukan untuk memastikan pengelolaan kedua kawasan tersebut berjalan transparan dan akuntabel.

Basarah menilai GBK dan Kemayoran merupakan aset yang menjadi identitas bangsa dan harus tetap terjaga. Ia menekankan GBK sebagai kebanggaan nasional yang seharusnya difokuskan sebagai kompleks olahraga nasional.

Pernyataan itu disampaikan Basarah dalam rapat Panja GBK dan Kemayoran bersama Indef, LP3ES, dan IAP di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Rabu (1/4). Dalam rapat tersebut, ia juga menegaskan pentingnya penyajian informasi mengenai pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan kompleks GBK dan Kemayoran untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar menyoroti sejumlah aspek yang menjadi perhatian, mulai dari jumlah aset yang dikelola, status kepemilikan tanah, hingga strategi pengembangan ke depan. Ia menyebut kondisi di Kemayoran, seperti area bursa mobil dan apartemen, terlihat lusuh dan tidak diperbaiki sebagaimana mestinya. Ia juga menyinggung kondisi rumah susun yang dinilai sudah kumuh.

Bias Layar menyatakan pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mendorong kedua kompleks tersebut memberi kontribusi optimal terhadap pendapatan negara. Ia menambahkan, meski sudah banyak sekolah internasional berada di Kemayoran, kondisi jalan yang rusak serta keberadaan bangunan yang terlihat kumuh dinilai dapat memengaruhi pandangan investor.