Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi salah satu lembaga negara yang kerap menjadi sasaran hoaks di media sosial. Beragam narasi menyesatkan beredar dengan tema berbeda, mulai dari isu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga klaim pergantian pimpinan DPR.
Berikut tiga contoh hoaks yang beredar beserta penelusurannya.
1. Klaim video anggota DPR ricuh saat sidang RUU Perampasan Aset
Sebuah unggahan di Facebook pada 19 September 2025 memuat klaim video yang disebut menampilkan anggota DPR ricuh saat sidang RUU Perampasan Aset. Dalam cuplikan video yang disebut berasal dari tayangan “Kompas Petang” dengan judul “PARIPURNA DPD RICUH”, terdapat teks yang menarasikan bahwa sidang menjadi ricuh dan DPR menolak RUU Perampasan Aset.
Unggahan tersebut juga disertai keterangan yang menyebut “sidang perampasan aset ditolak berujung ricuh sampai gedor meja”. Namun, berdasarkan penelusuran, klaim yang menyatakan video itu memperlihatkan anggota DPR ricuh saat sidang RUU Perampasan Aset dinyatakan tidak benar.
2. Klaim DPR resmi menolak pengesahan RUU Perampasan Aset
Hoaks lain muncul dari unggahan Facebook pada 11 Juli 2026 yang menyebut DPR “resmi” menolak pengesahan RUU Perampasan Aset yang diklaim diajukan Presiden Prabowo dalam rapat paripurna terakhir.
Setelah dilakukan pengecekan, klaim yang menyatakan DPR resmi menolak pengesahan RUU Perampasan Aset dinyatakan sebagai hoaks.
3. Klaim Ketua DPR Puan Maharani resmi lengser
Selain isu RUU, beredar pula video berdurasi enam detik di Facebook pada 20 September 2025 yang mengklaim Ketua DPR Puan Maharani resmi lengser. Unggahan itu disertai narasi yang menyebut Presiden Prabowo memboikot DPR, menggunakan “hak istimewa”, dan menyatakan posisi Puan “di ujung tanduk”.
Hasil penelusuran menyimpulkan klaim yang menyebut Ketua DPR Puan Maharani resmi lengser adalah tidak benar.
Maraknya hoaks dengan sasaran lembaga negara menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menerima dan membagikan informasi di media sosial. Masyarakat diimbau memeriksa kebenaran informasi, termasuk mencermati konteks video, sumber unggahan, serta memastikan informasi merujuk pada data yang dapat dipertanggungjawabkan.
