Pekanbaru—Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ferdiansyah, menyatakan dukungan terhadap Politeknik Pengadaan Barang Nasional (Polteknas) sebagai upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah. Dukungan itu disampaikan saat ia mengunjungi Polteknas di Pekanbaru, Kamis (23/7).
Polteknas disebut sebagai kampus vokasi pertama di Indonesia yang berfokus pada bidang pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah dan swasta. Ferdiansyah berharap Polteknas dapat mencetak sumber daya manusia unggul sekaligus menjadi barometer pengadaan secara nasional dari Provinsi Riau.
Menurut Ferdiansyah, pemahaman masyarakat maupun aparatur sipil daerah terkait prosedur pengadaan barang dan jasa masih perlu ditingkatkan. Ia menilai perkembangan teknologi, termasuk e-commerce dan sejumlah aplikasi pemerintah seperti SIPLah dan ARKAS, membuat proses pengadaan semakin dinamis.
Ferdiansyah menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengadaan. Ia juga menyoroti masih adanya pegawai di lingkungan pemerintah daerah yang enggan atau takut menjadi panitia pengadaan. Dalam konteks itu, ia menilai kehadiran Polteknas dapat berperan memberikan edukasi dan pendampingan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
Untuk menunjang kualitas lulusan, Ferdiansyah mendorong Polteknas memperkuat sinergi dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar lulusan tidak hanya memiliki ijazah akademik, tetapi juga sertifikasi profesi. Ia juga menyarankan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk pendampingan aplikasi digital dan penguatan tata kelola pengadaan secara menyeluruh.
Ferdiansyah menyampaikan bahwa memasuki tahun kedua menuju tahun ketiga operasional, Polteknas menunjukkan pertumbuhan. Kampus yang semula hanya memiliki satu bangunan kini berkembang di tiga lokasi. Meski masih tergolong baru dan belum mencetak alumni program D-3 maupun D-4, ia menyebut reputasi Polteknas mulai mendapat pengakuan, ditandai dengan adanya permohonan pendampingan tata kelola pengadaan dari sejumlah pemerintah kabupaten/kota dan provinsi.
Dalam pesannya, Ferdiansyah meminta Polteknas tidak hanya berorientasi pada jumlah mahasiswa, tetapi juga mutu serta jaminan penyerapan kerja. Ia berharap lulusan Polteknas dapat memenuhi kebutuhan ASN/PNS, PPPK, hingga membuka peluang wirausaha sebagai konsultan pengadaan barang dan jasa. Ia menargetkan minimal 90 persen alumni terserap di dunia kerja.
Ferdiansyah juga menyinggung pentingnya penguatan linieritas tenaga pendidik, termasuk dosen berpendidikan S-2 hingga S-3, seiring pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di DPR RI. Ia berharap pendidikan vokasi bidang pengadaan barang dan jasa ke depan dapat melahirkan profesor atau guru besar terapan.
Direktur Polteknas Komalasari menyatakan komitmen kampus untuk memperluas akses pendidikan bidang pengadaan. Ia mengatakan pada tahun ajaran 2026/2027, Polteknas menyiapkan kuota beasiswa penuh bagi 30 mahasiswa per kabupaten/kota, yang terbuka untuk masyarakat umum maupun ASN daerah dengan skema ikatan dinas.
Komalasari menjelaskan, syarat program tersebut adalah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah daerah dan Polteknas. Mahasiswa yang diutus dan dibiayai akan kembali untuk mengabdi di daerah masing-masing. Ia menyebut daerah seperti Natuna, Pasaman, dan Dumai telah memanfaatkan kuota beasiswa penuh tersebut.
