Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan partisipasi publik untuk meningkatkan kualitas program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang diusulkannya adalah pembentukan kanal pengaduan melalui platform berbasis web maupun aplikasi mobile.
Menurut Charles, kanal pengaduan yang terintegrasi dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi terkini terkait distribusi dan kualitas makanan MBG, yang selama ini menjadi perhatian. Melalui fasilitas tersebut, masyarakat disebut dapat menyampaikan keluhan secara langsung dengan mengunggah foto dan deskripsi masalah, sehingga penanganan bisa dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Dengan anggaran lebih dari Rp 3 triliun untuk program digitalisasi saya rasa bukan hal yang sulit bagi BGN untuk mengadakan fasilitas ini,” kata Charles dalam keterangannya, Jumat (23/1/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu mencontohkan platform yang dimaksud dapat meniru aplikasi JAKI yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak semestinya hanya dilihat dari jumlah penerima manfaat, melainkan dari dampak nyata terhadap kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.
Charles menilai, digitalisasi kanal pengaduan juga dapat menjadi mekanisme korektif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyedia makanan. “Ini akan menjadi mekanisme korektif yang memaksa penyedia makanan (SPPG) untuk terus memperbaiki kualitas produk yang diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan kasus kejadian keamanan pangan atau keracunan MBG mengalami penurunan signifikan sejak akhir 2025. Ia menyebut penurunan tersebut sejalan dengan perbaikan penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta peningkatan jumlah SPPG.
“Puncak kejadian keamanan pangan terjadi pada Oktober dengan 85 kejadian. Alhamdulillah, itu menurun menjadi 40 kejadian pada November, kemudian tersisa 12 kejadian di Desember 2025, dan pada Januari ini tercatat 10 kejadian,” kata Dadan saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Senin (20/1/2026).
Dadan menegaskan pihaknya tetap menargetkan nol kejadian keamanan pangan. Namun, ia mengakui pelanggaran SOP masih terjadi dan menjadi fokus perbaikan ke depan. “Target kami sebenarnya nol kejadian, tetapi masih saja ada pelanggaran SOP yang terjadi,” ujarnya.
Menurut Dadan, tren penurunan tersebut menunjukkan perbaikan signifikan dalam penerapan SOP keamanan pangan di SPPG. “Kasus yang menurun ini menurut kami menunjukkan aspek perbaikan penerapan SOP keamanan pangan terjadi sangat signifikan. Dan kami upayakan terus membaik,” kata dia.
