Komite Nasional Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Komnas PPLH) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Cirebon Raya resmi terbentuk dalam pertemuan di Tajug Pangeran Alas, Perumahan Gebang Regency, Desa Kalimekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, Jumat (15/5).
Pembentukan kepengurusan ini disebut sebagai langkah awal untuk memperkuat pengawasan sekaligus pelestarian lingkungan hidup di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Dalam kegiatan tersebut, jajaran pengurus baru juga menerima pembekalan dan arahan dari pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) serta Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Komnas PPLH terkait visi, misi, dan peran organisasi dalam menjaga kelestarian alam.
Ketua DPD Komnas PPLH Cirebon Raya, Ahmad Jahid Syaikhun, mengatakan para pengurus masih membutuhkan pemahaman lebih mendalam mengenai organisasi, meski sebagian telah mengetahui dasar-dasarnya melalui AD/ART.
“Kehadiran pengurus DPP dan DPW menjadi pencerahan bagi kami untuk mengetahui langkah apa yang harus dilakukan ke depan,” ujarnya.
Ahmad menekankan semangat menjaga lingkungan harus menjadi spirit perjuangan seluruh pengurus, terutama karena DPD Komnas PPLH Cirebon Raya masih berada pada tahap awal pembentukan.
Sementara itu, perwakilan DPP Komnas PPLH, Hasan, menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama demi keberlangsungan hidup generasi mendatang.
“Alam dan lingkungan adalah warisan untuk anak cucu, sehingga harus dirawat dan dijaga bersama,” katanya.
Hasan menyoroti sejumlah persoalan lingkungan yang dinilai memerlukan pengawasan serius, mulai dari alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri hingga aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan. Ia menegaskan Komnas PPLH perlu hadir mengawal pembangunan agar tetap pro lingkungan dan tidak merusak habitat sungai, sawah, maupun mata pencaharian petani dan nelayan.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan pengelolaan sampah sebagai bagian penting dalam mendorong kesadaran kebersihan lingkungan di masyarakat.
Dalam pemaparannya, Komnas PPLH dijelaskan sebagai organisasi yang fokus pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendekatan teknologi ramah lingkungan serta penyelesaian isu strategis lingkungan dan kehutanan di Indonesia. Visi organisasi ini berkomitmen pada pelestarian lingkungan dengan menyediakan layanan berbasis teknologi lingkungan. Adapun misinya mencakup membangun kemitraan dengan pemerintah dan berbagai lembaga, membantu menyelesaikan persoalan lingkungan hidup, memberikan kontribusi kebijakan kepada pemerintah, serta mendukung pelestarian alam secara berkelanjutan.
Sekretaris Jenderal DPP Komnas PPLH, Aji Tarmudji, menyampaikan organisasi tersebut resmi berdiri pada 11 Maret 2024 dan kini telah berkembang di 18 provinsi.
“Komnas PPLH bekerja dari masyarakat untuk masyarakat,” katanya.
Ia juga menyebut Komnas PPLH telah menjalin kerja sama dengan sejumlah lembaga dan instansi, antara lain Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pindad, Komisi XII DPR RI, hingga Kementerian Lingkungan Hidup.
Dalam kesempatan itu, Aji menyoroti sejumlah persoalan lingkungan di wilayah Cirebon Raya, mulai dari banjir akibat kerusakan lingkungan, tata ruang, limbah industri, hingga penebangan liar.
“Jangan sampai pembangunan dan industri justru merusak lingkungan serta mengancam kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Selain mengkritisi persoalan lingkungan, Komnas PPLH juga menyatakan siap memberikan solusi, termasuk membantu masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan lahan. Di Kabupaten Kuningan, disebut terdapat sekitar 27 hektare lahan tidur yang berpotensi dimanfaatkan masyarakat melalui skema izin pinjam pakai dengan pendampingan dari Komnas PPLH.
