Isu pembentukan Koperasi Merah Putih atau koperasi desa menjadi sorotan publik. Pengamat Psikologi Politik Universitas Negeri Makassar (UNM), Muhammad Rhesa, menilai kebijakan tersebut berpotensi memunculkan muatan politik jika tidak dijalankan secara transparan.
Rhesa mengatakan, keraguan masyarakat terhadap koperasi desa sulit dihindari. Menurutnya, sebagian publik bersikap skeptis karena program itu dinilai sarat kepentingan dan memunculkan aroma politis menjelang 2029.
Ia menilai sejak awal terdapat hal-hal yang dianggap janggal, termasuk dari sisi pengumuman dana dan faktor personalitas pihak yang berada di balik program tersebut. Rhesa menyebut, begitu program diumumkan, kisaran dana lebih dahulu disampaikan. Ia juga menyinggung adanya faktor personal yang, menurutnya, tidak bisa dilepaskan dari kementerian yang mengambil alih program.
Rhesa turut memberikan dua catatan terkait Menteri Budi Arie Setiadi yang kini memimpin program tersebut. Pertama, ia menyebut secara historis menteri tersebut pernah mendapat “rapor merah” pada seratus hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Kedua, ia menilai Budi Arie kerap memunculkan kontroversi pada beberapa kesempatan sebelumnya.
Menurut Rhesa, kondisi itu dapat berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik. Ia menekankan, jika koperasi desa memang ditujukan untuk kemaslahatan rakyat kecil dan penguatan UMKM, maka skema serta kelompok penerima manfaat seharusnya dijelaskan sejak awal.
Namun, apabila muncul kesan sebaliknya, Rhesa menilai publik dapat menganggap koperasi desa sebagai proyek politik terselubung. Ia menegaskan, framing publik bisa menjadi negatif jika program tersebut dipersepsikan sebagai upaya dominasi politik.
Karena itu, Rhesa mengingatkan pemerintah agar terbuka dalam menyampaikan tujuan program. Ia menilai meski di atas kertas program disebut untuk kesejahteraan UMKM dan kelompok menengah ke bawah, tetap ada potensi pemanfaatan relasi atau jejaring dalam ruang politik lain yang dapat dikaitkan dengan perolehan suara pada 2029.
