Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mendorong Kabupaten Gunungkidul menjadi model nasional dalam transparansi pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program strategis nasional yang menyasar peningkatan status gizi masyarakat, mulai dari balita, anak usia sekolah, hingga lansia, terus dimatangkan melalui penguatan rantai pasok pangan lokal.
Salah satu langkah yang dibahas adalah integrasi program Lumbung Mataraman sebagai penyuplai utama bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan aplikasi teknologi informasi Simetris. Isu tersebut menjadi sorotan dalam pertemuan koordinasi lintas sektoral yang membahas sinergi ketahanan pangan daerah dengan kebijakan nasional.
Ketua Pelaksana Harian Yayasan Bijana Paksi Sitengsu, Kartika Megawardhani, mengatakan program MBG terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor untuk memastikan kualitas, sterilisasi, dan higienitas makanan yang didistribusikan kepada kelompok sasaran. Ia menyebut penguatan ekosistem ekonomi produktif melalui Lumbung Mataraman Simetris juga mengedepankan transparansi serta upaya mengantisipasi kasus keracunan makanan.
Dalam forum diskusi dan evaluasi yang dihadiri unsur pimpinan daerah, perwakilan yayasan, serta para pemangku kepentingan, ditekankan pentingnya keterkaitan ekosistem ekonomi dari tingkat bawah hingga atas. Program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga menggerakkan sektor kerakyatan seperti petani lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Kartika, tujuan penguatan tersebut agar pelaksanaan MBG ke depan semakin meningkat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, kelompok sasaran, petani, hingga UMKM.
Sinergi di tingkat daerah ini sejalan dengan arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang meminta penanggung jawab program MBG mengedepankan transparansi anggaran dan rincian biaya yang masuk akal. Sri Sultan juga menekankan menu makanan tidak boleh dibuat asal-asalan dan pengelolaan anggaran harus akuntabel agar mutu makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyatakan komitmen mencegah monopoli pemasok dalam pengadaan bahan baku makanan. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul, Sri Suhartanta, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan melibatkan banyak pihak, dari petani hingga UMKM di lingkungan sekitar, agar distribusi manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata dan adil.
Aspek pengawasan dan monitoring turut menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Kualitas, higienitas, kebersihan, serta sterilisasi makanan disebut sebagai prioritas sebelum produk diserahkan kepada penerima manfaat.
Dalam pemaparan program, MBG dirancang memperkuat rantai pasok pangan domestik melalui sinergi dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), serta UMKM lokal. Integrasi mencakup sektor pertanian, peternakan, dan perikanan guna memastikan ketersediaan bahan baku berkelanjutan dan tepat waktu. Pendekatan ini juga diharapkan mengatasi hambatan distribusi dan menjaga stabilitas harga pangan di tingkat konsumen.
Penerapan digitalisasi melalui pusat kendali (command center) disebut memungkinkan pemantauan pasokan dan mutu produk pangan secara real-time, sehingga sinergi antara Lumbung Mataraman, UMKM, dan program gizi nasional dapat berjalan lebih optimal.
Saat ini terdapat 76 unit SPPG yang beroperasi dengan kebijakan langsung dari pusat melalui satuan tugas. Karena dapur SPPG memasak setiap hari, ketersediaan bahan pangan segar dari produk pertanian, peternakan seperti telur dan daging, serta perikanan dari petani dan UMKM lokal menjadi prioritas.
Dalam kerangka Sistem Pengendalian Internal (SPI), ditekankan perlunya kontrol mutu yang ketat, ketepatan waktu pasokan, kuantitas memadai, serta pencegahan risiko keracunan pangan agar tidak terjadi hambatan distribusi menuju unit SPPG.
Ketua Koordinator Area 1 Yogyakarta Lumbung Mataram, Wahyu Edi Nugroho, menjelaskan sinergi Lumbung Mataraman atau Lumbung Mataraman Simetris dikonsepkan sebagai gerakan produksi pangan terintegrasi yang dikelola kelompok tani atau gapoktan. Program tersebut menggabungkan sistem kebun, kandang, dan kolam dalam satu kesatuan untuk menjaga kontinuitas produksi hasil pertanian, tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, hingga peternakan.
Wahyu menyampaikan harapan agar model integrasi di Gunungkidul dapat menjadi role model nasional dan direplikasi di wilayah lain untuk mendukung kemandirian pangan yang inklusif dan berkeadilan.
Berdasarkan data wilayah, beberapa lokasi pengembangan Lumbung Mataraman meliputi Semin sebagai wilayah pelopor dan salah satu daerah dengan kesiapan penyuplai yang didukung pendanaannya; Kedungpoh (Nglipar) dan Ngijan sebagai wilayah yang telah berproses lebih awal; serta Piyaman dan Balong sebagai wilayah pengembangan terbaru yang mulai berjalan pada 2025.
Keberhasilan program juga disebut ditopang koordinasi intensif dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPPID), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian, serta Dinas Koperasi dan UKM DIY. Selain pemenuhan gizi, sinergi ini diharapkan menjaga keseimbangan supply dan demand untuk membantu pengendalian inflasi, khususnya dari sektor pertanian, agar pasokan di pasaran tetap stabil.
Dalam catatan kebijakan nasional, mulai Oktober 2026 seluruh produk pangan yang terserap dalam program ini wajib bersertifikasi halal dan memiliki izin edar yang sah demi keamanan serta kualitas gizi masyarakat.
Pertemuan ditutup dengan harapan agar pelaksanaan program ke depan semakin terpadu dan mendapat dukungan penuh dari berbagai elemen masyarakat.
