Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan, transparansi, dan koordinasi dalam pelaksanaan program kerja.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Triwulan II serta Persiapan Triwulan III Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Minggu hingga Senin (19–20 Juli 2026), di Artotel Pelangi Park, Sukaraja, Kabupaten Bogor.
Rapat koordinasi dan evaluasi berkala ini digelar sebagai bagian dari pengendalian internal menyeluruh. Fokusnya memastikan target strategis kementerian di bidang politik dan pemerintahan umum dapat terlaksana secara akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.
Melalui pengawasan dan pemantauan kinerja yang berkelanjutan, Ditjen Polpum menargetkan setiap program kerja tetap terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih serta transparan.
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Andi Baso Indra Paharuddin, menekankan bahwa evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk menjaga arah kebijakan sekaligus kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan kementerian.
“Evaluasi berkala ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan instrumen pengendalian kinerja yang sangat krusial. Melalui pemantauan ini, kami berkomitmen untuk mempercepat penyerapan anggaran secara transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi tata kelola pemerintahan umum di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Andi Baso.
Ditjen Polpum berharap evaluasi dan perencanaan menuju Triwulan III 2026 dapat memperkokoh sinergi internal serta memperluas dampak kinerja Kemendagri dalam pelayanan dan pengawalan aspek politik serta pemerintahan umum.
