Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong akuntabilitas serta keterbukaan informasi publik, terutama terkait capaian kinerja.
Sejalan dengan arahan tersebut, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoss) Provinsi Sulawesi Barat merilis capaian kinerja sepanjang 2025. Rilis ini ditujukan agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana program pemerintah berjalan, khususnya dalam mendukung visi Panca Daya Gubernur Sulbar.
Kepala Diskominfoss Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar, menyatakan publikasi capaian kinerja merupakan bentuk transparansi sekaligus upaya penyebarluasan informasi mengenai program pemerintah. Ia menegaskan rilis tersebut dilakukan agar capaian, terutama yang berkaitan dengan Panca Daya, dapat diketahui publik.
Berdasarkan data yang dirilis, sektor Sekretariat mencatat realisasi fisik sebesar 99,88 persen dan realisasi anggaran 99,62 persen. Tata kelola organisasi juga disebut semakin profesional dengan Nilai SAKIP mencapai 75 poin.
Pada Bidang Teknologi Pemerintahan dan Ekosistem Digital, Diskominfoss melaporkan perluasan akses layanan. Sebanyak 97,56 persen OPD telah terkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah. Penyediaan internet juga menjangkau fasilitas layanan publik seperti sekolah, puskesmas, hingga kantor desa dengan capaian 87,35 persen.
Aspek keamanan data menjadi perhatian melalui Bidang Siber dan Sandi. Sepanjang 2025, Diskominfoss mencatat penanganan 9 insiden siber serta upaya menangkal 460 serangan terhadap sistem elektronik Pemprov Sulbar. Untuk penguatan legalitas digital, diterbitkan 1.243 sertifikat elektronik bagi aparatur sipil negara (ASN).
Di bidang keterbukaan informasi, Bidang Komunikasi Publik dan Media melaporkan rata-rata 200 rilis berita per bulan yang disebarluaskan melalui 120 media mitra kerja sama. Dari upaya tersebut, Indeks Kepuasan Masyarakat tercatat sebesar 84,28 poin.
Sementara itu, Bidang Statistik melaporkan peningkatan akurasi data pembangunan daerah hingga 87,8 persen. Capaian ini diharapkan mendukung ketersediaan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus membantu masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pembangunan daerah.
