Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar pertemuan teknis untuk membahas implementasi sistem digital yang ditujukan memperkuat tata kelola koperasi dan kelembagaan pekebun kelapa sawit rakyat. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memastikan akuntabilitas pengelolaan dana dan aset di setiap unit koperasi sawit.
Dalam rapat koordinasi yang berlangsung pada 27 April 2026, Disbunnak Kalbar mengidentifikasi sejumlah tantangan, terutama terkait ketidakakuratan data anggota serta penggunaan sistem administrasi manual yang dinilai belum optimal. Kondisi tersebut dipandang dapat menghambat pengelolaan koperasi secara tertib dan transparan.
Pengembangan sistem digital ini didukung Kementerian Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Republik Federal Jerman (BMZ) serta Uni Eropa (EU) melalui program Sustainable Agriculture for Forest Ecosystems (SAFE). Program tersebut dikelola bersama oleh Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) dan Credit Union (CU) Kelin Kumang, dengan fokus mendorong praktik perkebunan kelapa sawit berkelanjutan.
Melalui platform digital yang disiapkan, perbaikan ditargetkan pada sejumlah aspek penting, mulai dari digitalisasi basis data anggota koperasi, peningkatan transparansi distribusi hasil usaha bagi pekebun, integrasi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, hingga penguatan pelacakan asal-usul (traceability) tandan buah segar.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menilai pemanfaatan teknologi informasi dapat meminimalkan potensi manipulasi data yang selama ini kerap menghambat kemajuan ekonomi petani sawit mandiri maupun petani plasma. Dengan data yang terintegrasi, pengawasan kegiatan usaha dinilai bisa dilakukan lebih efektif, baik oleh Disbunnak Kalbar maupun pengurus internal Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit (APKS).
Selain untuk pembenahan tata kelola, digitalisasi juga diposisikan sebagai instrumen untuk memperluas akses pembiayaan. Koperasi dinilai membutuhkan rekam jejak digital yang kredibel karena lembaga keuangan umumnya mensyaratkan dokumentasi yang kuat sebelum menyalurkan pinjaman modal kerja atau kredit peremajaan kebun.
Beberapa target fungsional yang disebutkan dalam implementasi platform ini mencakup otomatisasi laporan keuangan koperasi secara periodik, validasi luas lahan dan legalitas kepemilikan kebun, penyediaan kanal informasi pasar yang akurat dan terkini, serta sinkronisasi data produksi harian dengan sistem administrasi pabrik.
Perwakilan koperasi menyambut baik rencana digitalisasi tersebut karena dinilai dapat menjawab keluhan mengenai ketidakjelasan pembagian sisa hasil usaha dan lemahnya koordinasi antara pengurus dan anggota, khususnya di wilayah terpencil.
Disbunnak Kalbar menyebut keberhasilan program SAFE di Kalimantan Barat akan menjadi tolok ukur untuk penerapan teknologi serupa di kabupaten lain yang memiliki ketergantungan ekonomi tinggi terhadap komoditas kelapa sawit. Dengan dukungan teknologi, pola pengelolaan kelembagaan petani diharapkan bergeser dari cara tradisional menuju tata kelola berbasis data yang mampu memenuhi standar sertifikasi internasional, termasuk Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
Melalui sinergi pemerintah, lembaga donor internasional, dan pihak terkait lainnya, pemerintah daerah menargetkan kebijakan pembangunan perkebunan di Kalimantan Barat dapat semakin berlandaskan fakta lapangan yang terdokumentasi secara sistematis dalam aplikasi.
