Kabar mengenai pengunduran diri Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Joao Angelo De Sousa Mota, mencuat di tengah polemik rencana impor kendaraan dari India. Dalam narasi yang beredar, Joao disebut telah mundur dari jabatannya setelah perusahaan melakukan pembayaran uang muka.
Narasi tersebut juga mengeklaim Joao telah membayar uang muka Rp7,39 triliun dari total kontrak Rp24,66 triliun untuk pengadaan pikap dan truk sebelum mundur. Di dalamnya turut disisipkan dugaan bahwa keputusan impor dilakukan karena tekanan dari pihak TNI, serta dorongan agar dilakukan investigasi untuk memetakan pihak-pihak yang diduga berada di balik tekanan tersebut dan menilai siapa yang bertanggung jawab apabila kontrak bermasalah.
Namun, Joao membantah kabar dirinya mundur. Saat dimintai konfirmasi melalui pesan singkat, ia menyatakan informasi tersebut tidak benar. “Hoaks itu (kabar dirinya mundur),” ujarnya singkat.
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) diketahui melakukan impor 105 ribu unit mobil dari India untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan ini menuai kritik dari masyarakat dan parlemen, termasuk desakan dari DPR agar rencana impor tersebut ditunda.
Merespons polemik itu, Joao menyatakan pihaknya mampu melakukan efisiensi hingga Rp46,5 triliun dari pengadaan 105 ribu unit kendaraan pikap dan truk ringan dari India. Ia menyebut efisiensi itu berasal dari anggaran pengadaan sarana dan prasarana perseroan yang diperoleh dari pinjaman bank-bank anggota Himbara sebesar Rp200 triliun.
“Secara singkat saja bahwa dengan pengadaan sarana-prasarana ini Agrinas Pangan bisa melakukan efisiensi sebesar Rp46,5 triliun,” kata Joao dalam jumpa pers di Yodya Tower, Jakarta, Selasa, 24 Februari 2026.
Joao juga menilai penolakan terhadap impor pikap datang dari individu-individu, bukan dari pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. “Yang menolak ini siapa? karena saya ini kan BUMN. Saya pasti taat kepada pemerintah dan taat kepada pemerintah dan rakyat jadi kami hanya setia kepada negara dan rakyat, tidak kepada individu atau kelompok tertentu,” ujarnya.
Meski demikian, Joao menegaskan akan mengikuti keputusan pemerintah. Ia menyatakan siap menghentikan impor apabila ada perintah resmi dari negara dan DPR. “Selama negara berpihak mendukung apa yang kami lakukan akan kami laksanakan, tapi kalau negara dan DPR mengatakan bahwa kami harus hentikan, kami hentikan dengan segala risiko yang tadi saya sudah sampaikan,” kata Joao.
