Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu menggelar pertemuan Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk sektor pendidikan. Kegiatan ini disebut sebagai upaya memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel.
Pertemuan berlangsung pada Jumat (27/3/2026) di Aula Dikpora Dompu. Kegiatan dipimpin Kepala Dikpora Dompu, didampingi Sekretaris Dikpora Dompu serta Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu. Sejumlah pejabat di lingkungan Dikpora dan para pengawas pendidikan turut hadir.
Dalam sambutannya, Kepala Dikpora Dompu menyampaikan bahwa pelaksanaan MCSP KPK dinilai strategis untuk mendorong terbentuknya sistem pendidikan yang bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Ia menekankan pentingnya memastikan proses pengelolaan pendidikan—mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan—berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia juga menyebut sektor pendidikan menjadi salah satu fokus dalam program pencegahan korupsi yang diinisiasi KPK. Karena itu, seluruh jajaran Dikpora diharapkan memahami dan mengimplementasikan indikator-indikator MCSP secara optimal.
Sementara itu, Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu menyoroti perlunya penguatan pengawasan internal sebagai langkah preventif untuk mencegah pelanggaran. Menurutnya, pengawasan tidak semata mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap program berjalan sesuai aturan dan menjadi tanggung jawab bersama.
Pertemuan tersebut juga diisi diskusi interaktif. Para pengawas dan pejabat teknis menyampaikan sejumlah kendala di lapangan, antara lain terkait pengelolaan anggaran pendidikan, pengadaan barang dan jasa, serta tata kelola administrasi sekolah.
Diskusi yang berlangsung dinamis itu diharapkan menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan di Kabupaten Dompu. Pada akhir kegiatan, peserta menyatakan komitmen bersama mendukung implementasi program MCSP KPK di sektor pendidikan sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berintegritas.
