Dewan Rakyat Kota Hanoi pada 15 Juni, dalam sesi keempatnya (sesi khusus), mengesahkan sebuah resolusi yang menetapkan prosedur penyusunan, penilaian, persetujuan, serta penyesuaian perencanaan tata ruang tingkat rendah.
Resolusi tersebut mengatur perencanaan ruang dataran rendah untuk mendukung pengelolaan, eksploitasi, dan pemanfaatan ruang dalam pembangunan sosial-ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, transportasi, serta kegiatan manajemen perkotaan. Pada saat yang sama, kebijakan ini juga diarahkan untuk memastikan kepentingan pertahanan nasional, keamanan, ketertiban, dan keselamatan sosial di Hanoi.
Dalam ketentuannya, perencanaan tata ruang tingkat rendah harus selaras dengan rencana pertahanan dan keamanan nasional, rencana penerbangan sipil, serta rencana keseluruhan pembangunan Ibu Kota dengan visi 100 tahun.
Ruang dataran rendah yang dimaksud mencakup wilayah pada batas ketinggian di bawah 1.000 meter, dengan kajian yang diperluas hingga di bawah 3.000 meter. Perencanaan zona operasional, pembagian zona, stratifikasi, dan koridor operasional di ruang tersebut harus berada di luar area perlindungan pertahanan dan keamanan nasional, zona larangan terbang, serta zona ruang udara terbatas sebagaimana ditetapkan Kementerian Pertahanan Nasional dan Kementerian Keamanan Publik. Perencanaan juga diwajibkan konsisten dan selaras dengan perencanaan perkotaan dan pedesaan, serta perencanaan ruang bawah tanah.
Resolusi itu turut mencakup pengembangan sistem infrastruktur secara serentak untuk mendukung pembangunan sosial-ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, dan manajemen perkotaan di ruang dataran rendah. Prioritas diberikan pada proyek penggunaan ganda yang dapat dengan mudah dialihkan untuk melayani kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.
Selain itu, perencanaan diharapkan memperhatikan pelestarian ruang budaya dan lanskap lingkungan, peninggalan sejarah dan budaya, serta kawasan bernilai keindahan, sekaligus memastikan konektivitas yang lancar antarproyek.
Dalam pelaksanaannya, perencanaan infrastruktur dan kegiatan pembangunan di ruang dataran rendah ditegaskan tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat, aktivitas bisnis, privasi, keamanan properti, kebisingan, maupun lingkungan. Resolusi juga menekankan perlindungan hak dan kepentingan sah warga serta pelaku usaha di area yang direncanakan, kesesuaian dengan kondisi alam dan faktor meteorologi, geologi, geomorfologi, serta hidrologi, dan jaminan keselamatan selama serta setelah pemanfaatan ruang.
