Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, menjadi salah satu pejabat yang kerap dicatut namanya dalam berbagai informasi palsu atau hoaks. Sebaran hoaks tersebut muncul di media sosial maupun aplikasi percakapan, dengan narasi yang beragam dan mengatasnamakan pernyataan atau tulisan Yusril.
Berikut sejumlah contoh hoaks yang mencatut nama Yusril Ihza Mahendra berdasarkan temuan cek fakta.
1. Klaim Yusril menyebut ijazah Jokowi sudah sah di mata hukum
Di Facebook, beredar unggahan yang menampilkan foto Yusril disertai narasi: “Yusril Sebut Ijasah Jokowi Sah di Mata Hukum...!! Kalo Palsu Sudah Digugat Dari Dulu Ngapain Ribut Sekarang”. Unggahan tersebut tercatat diposting pada 28 April 2026 dan disertai tambahan narasi yang meminta masyarakat tidak lagi memperdebatkan ijazah Presiden Joko Widodo.
Konten ini beredar sebagai klaim bahwa Yusril menyatakan ijazah Jokowi “sudah sah di mata hukum”.
2. Klaim artikel Yusril menyebut Prabowo presiden paling bijaksana dan keturunan Nabi Luth
Hoaks lain beredar melalui unggahan di Facebook pada 17 April 2025. Unggahan tersebut menampilkan cuplikan layar artikel dengan judul: “Yusril Mahendra: Pak Prabowo Adalah Presiden Paling Bijaksana dan Negarawan, Beliau Adalah Keturunan Nabi Luth.”
Unggahan itu disertai komentar tambahan dari akun penyebar. Konten tersebut diklaim sebagai artikel yang memuat pernyataan Yusril mengenai Prabowo, termasuk klaim bahwa Prabowo adalah keturunan Nabi Luth.
3. Pesan berantai yang diklaim sebagai tulisan Yusril tentang kondisi Indonesia
Selain berupa unggahan media sosial, hoaks yang mencatut nama Yusril juga muncul dalam bentuk pesan berantai di media sosial dan aplikasi percakapan. Salah satu contohnya diunggah di Facebook pada 15 Januari 2023, dengan klaim sebagai tulisan “Prof. Dr. Yusril” mengenai kondisi Indonesia.
Pesan panjang tersebut memuat berbagai tuduhan dan narasi, termasuk klaim bahwa Indonesia akan berada “dalam cengkeraman China”, serta menyebut adanya “5 kekuatan besar” yang menyerang secara sistematis dan telah menguasai berbagai bidang. Di dalamnya juga terdapat klaim-klaim lain terkait institusi negara, perubahan konstitusi, hingga isu reklamasi Jakarta dan jumlah imigran.
Ketiga contoh di atas menunjukkan pola pencatutan nama pejabat publik untuk memperkuat narasi tertentu. Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati saat menerima unggahan atau pesan berantai yang mengatasnamakan tokoh tertentu, terutama jika tidak disertai sumber yang jelas.
