Departemen Pajak menjalin kerja sama dengan bank OCB untuk mempermudah proses deklarasi dan pembayaran pajak bagi usaha rumah tangga dan perusahaan, sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap periode. Program ini juga ditujukan untuk meningkatkan proporsi wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak secara elektronik serta mendorong transaksi nontunai sejalan dengan kebijakan dan pedoman Partai dan Negara.
Dalam acara tersebut, Wakil Kepala Departemen Pajak, Mai Son, menyampaikan bahwa saat ini terdapat lebih dari 1,3 juta usaha aktif di seluruh negeri. Untuk mencapai target 2 juta usaha aktif pada 2030 sebagaimana tercantum dalam Resolusi 68-NQ/TW, diperlukan upaya pembinaan, motivasi, dan dorongan agar usaha rumahan dapat bertransformasi menjadi model korporasi.
Mai Son menambahkan, penghapusan pajak sekaligus (lump-sum tax) mulai 2026 dinilai bukan sekadar reformasi administrasi pajak, melainkan juga solusi penting untuk mendukung usaha rumah tangga bertransformasi dalam model bisnis dan bertahap berkembang menjadi perusahaan formal. Dalam proses tersebut, sektor pajak menyatakan akan terus mendukung wajib pajak agar dapat mengakses perangkat modern, sehingga transformasi dapat berjalan selaras di seluruh sistem.
Departemen Pajak menegaskan salah satu tujuan utamanya adalah membangun sistem manajemen pajak yang modern, transparan, dan cerdas. Lembaga ini mengapresiasi dukungan praktis dari bank dalam menyederhanakan prosedur dan mengoptimalkan biaya, serta menyatakan komitmen untuk terus mendengarkan masukan dan bekerja sama guna menyelesaikan kendala yang muncul selama implementasi. Kemitraan dengan OCB melalui solusi terintegrasi diharapkan membantu pelaku usaha menjalankan kegiatan bisnis dengan lebih nyaman, patuh aturan, dan menekan biaya kepatuhan.
Di tengah percepatan transformasi ekonomi digital, Departemen Pajak menempatkan standarisasi pengelolaan pajak serta penguatan bimbingan dan dukungan bagi usaha rumah tangga dalam proses deklarasi sebagai fokus utama pada 2026. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan menjaga stabilitas operasional usaha rumah tangga di seluruh negeri.
Mulai 1 Maret 2026, aturan yang mewajibkan rumah tangga bisnis menggunakan rekening bank terpisah untuk operasional usaha resmi berlaku. Pemisahan rekening bisnis dan rekening pribadi disebut sebagai kemajuan penting untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan dan kepatuhan pajak.
Selanjutnya, pada 5 Maret 2026, pemerintah menerbitkan Keputusan Pemerintah Nomor 68/2026/ND-CP yang mengatur kebijakan dan pengelolaan pajak untuk usaha rumah tangga dan usaha perorangan. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan dinilai menciptakan kondisi yang lebih mendukung bagi pelaku usaha rumah tangga dalam melakukan deklarasi serta pembayaran pajak.
Dalam konteks perubahan tersebut, dukungan lembaga keuangan dipandang memiliki peran penting untuk membantu usaha rumah tangga menstandarkan operasional keuangan, pembayaran, dan pengelolaan arus kas. Dukungan ini menjadi fondasi untuk transisi yang lebih lancar dan efektif dari metode pajak sekaligus menuju metode pajak berbasis deklarasi.
Direktur Jenderal OCB, Pham Hong Hai, menyatakan kerja sama dengan Departemen Pajak menjadi fondasi penting bagi OCB dan lembaga pengelola dalam menerapkan solusi yang mendukung komunitas bisnis agar dapat beroperasi secara efisien, patuh pada peraturan, dan berkembang berkelanjutan di era digital.
Ia juga menyebut OCB telah mengembangkan serangkaian solusi keuangan dan pembayaran yang bersifat komprehensif dan khusus. Menurutnya, solusi tersebut membantu bisnis mengelola arus kas secara lebih optimal sekaligus menjadi langkah untuk menstandarkan operasi usaha menuju transparansi, profesionalisme, dan pendekatan yang lebih sistematis. Dengan dukungan ini, pelaku usaha diharapkan dapat mengelola pendapatan lebih jelas, melakukan pembayaran dengan lebih mudah dan transparan, serta memenuhi persyaratan deklarasi dan pengelolaan pajak.
