Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Bergerak menggelar demonstrasi di depan Kantor Regional PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan. Dalam aksi itu, mereka melepasliarkan ratusan kodok sebagai simbol protes terhadap persoalan distribusi BBM subsidi di Kalimantan Tengah.
Aksi teatrikal tersebut disebut sebagai bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan distribusi BBM yang dinilai tidak konsisten dan tidak transparan. Massa menilai pernyataan pihak terkait kerap berubah-ubah dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dalam orasinya, juru bicara aksi mengatakan simbol kodok dipilih untuk menggambarkan sikap pihak terkait yang dinilai “melompat-lompat” dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
“Di satu sisi mereka mengatakan stok aman, tetapi di lapangan distribusi justru menyusut dan masyarakat kesulitan mendapatkan BBM. Pernyataan mereka berubah-ubah mengikuti tekanan publik,” ujar salah satu perwakilan massa.
Selain aksi simbolik, massa menyampaikan tuntutan kepada Pertamina, terutama terkait keterbukaan data stok dan kuota harian BBM di seluruh SPBU di Kalimantan Tengah agar dapat diakses masyarakat. Aliansi menilai transparansi data diperlukan untuk menghindari kebingungan masyarakat sekaligus mencegah dugaan adanya permainan distribusi BBM di lapangan.
Para peserta aksi juga menyampaikan kecurigaan adanya pengalihan distribusi stok BBM dari daerah di luar Palangka Raya untuk menutupi kelangkaan di ibu kota provinsi.
“Kami menduga ada pengalihan stok dari daerah lain demi menjaga kondisi di Palangka Raya tetap terlihat aman. Jika benar terjadi, tentu masyarakat di daerah menjadi pihak yang dirugikan,” kata peserta aksi lainnya.
Dalam aksi tersebut, massa merinci beberapa poin tuntutan, di antaranya meminta Pertamina membuka data kuota harian BBM di setiap SPBU kepada publik, mendesak transparansi stok BBM secara menyeluruh di Kalimantan Tengah, serta meminta evaluasi distribusi BBM subsidi agar tidak merugikan masyarakat di daerah.
Massa menyatakan akan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan itu tidak segera ditindaklanjuti. “Kami meminta data dibuka secara transparan kepada masyarakat. Jika tidak ada perubahan, kami akan kembali dengan aksi yang lebih besar,” tegas juru bicara aliansi.
