Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kerusakan tata ruang di Kabupaten Bogor tidak lagi menjadi persoalan setempat, melainkan telah berkembang menjadi ancaman bagi wilayah hilir, termasuk Jakarta. Ia menekankan bahwa perubahan fungsi lahan yang masif di kawasan resapan air dan perbukitan turut mendorong meningkatnya frekuensi banjir dan longsor dalam beberapa tahun terakhir.
“Saya sangat memahami problem kerusakan alam di Bogor. Banyak banjir dan longsor itu disebabkan perubahan tata ruang,” ujar Dedi, Selasa (5/5/2026).
Dedi menyoroti berkurangnya kawasan hijau yang semestinya berperan sebagai penyangga ekologis. Menurutnya, lahan resapan air dan area penahan longsor kini banyak berubah menjadi permukiman dan kawasan terbangun. Kondisi ini dinilai mempercepat aliran air ke wilayah hilir tanpa kendali.
Ia menegaskan dampaknya tidak berhenti di Bogor. Dedi menyebut Bogor memiliki fungsi strategis sebagai penyangga bagi daerah lain seperti Bekasi dan Karawang, yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan risiko banjir di Jakarta.
“Bogor itu bukan hanya untuk masyarakat Bogor tapi Bogor menjaga Bekasi, Karawang, hingga Jakarta,” tegasnya.
Sorotan khusus disampaikan untuk kawasan Sukamakmur yang dinilai mengalami perubahan lanskap paling signifikan. Perbukitan yang sebelumnya menjadi benteng alami disebut telah beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, sehingga meningkatkan potensi longsor sekaligus mempercepat limpasan air ke daerah yang lebih rendah.
Sebagai respons, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendorong upaya pemulihan tata ruang secara menyeluruh. Langkah tersebut mencakup pengembalian fungsi ekologis kawasan pegunungan, aliran sungai, dan danau guna mengembalikan keseimbangan lingkungan.
“Kami berusaha mengembalikan tata ruang Bogor agar gunung, aliran sungai, dan danau tetap terjaga, sehingga bencana tidak datang setiap waktu,” kata Dedi.
Dedi menegaskan pembenahan tata ruang bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk melindungi kawasan aglomerasi yang lebih luas dari ancaman bencana berulang. Ia juga mengingatkan agar praktik eksploitasi ruang yang mengabaikan aspek keselamatan dan keberlanjutan dihentikan.
“Jika ingin Bogor hingga Jakarta terbebas dari bencana, maka Bogor harus dijaga, bukan terus dieksploitasi,” pungkasnya.