JAKARTA — Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terlihat ikut menyampaikan keterangan saat pemerintah mengumumkan hasil rapat penyelesaian sengketa empat pulau antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6/2025). Kehadirannya dalam forum tersebut menyita perhatian karena rapat juga diikuti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Muzakir Manaf, dan Gubernur Sumut Bobby Nasution, bersama Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konferensi pers, Dasco mengatakan ia telah meminta izin kepada Ketua DPR Puan Maharani untuk mewakili lembaga legislatif. “Saya sudah meminta izin Bu Puan (Maharani) untuk mewakili DPR RI,” ujar Dasco.
Rekaman video yang ditayangkan Sekretariat Presiden melalui kanal YouTube memperlihatkan para pejabat melakukan pertemuan lebih dulu dengan Presiden Prabowo melalui telekonferensi, saat Prabowo berada dalam perjalanan menuju Rusia untuk memenuhi undangan Presiden Vladimir Putin. Dalam pertemuan itu, Dasco menyampaikan perkembangan pembahasan sengketa empat pulau.
“Jadi kami telah membicarakan soal empat pulau,” kata Dasco membuka pernyataannya. Ia melanjutkan, “Dan alhamdulillah tadi berdasarkan temuan baru dari Pak Mendagri, kita menemukan dokumen lama putusan mendagri tentang kesepakatan dua gubernur yang pada waktu itu ditandatangani oleh Raja Inal Siregar, Gubernur Sumatera Utara yang menyepakati bahwa empat pulau itu masuk wilayah Aceh.”
Dasco juga menyampaikan keyakinannya bahwa kedua kepala daerah akan menandatangani kesepakatan di hadapan Presiden Prabowo, yang menyatakan keempat pulau yang sempat disengketakan merupakan bagian dari wilayah Aceh. Kesepakatan itu mengakhiri sengketa yang mencuat sejak terbitnya Keputusan Mendagri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode serta Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau pada 25 April 2025.
Keterlibatan Dasco dalam momen penyelesaian persoalan publik bukan kali pertama terjadi. Ia juga terlihat mendampingi Prabowo saat pengumuman para pembantu presiden pada Oktober 2024, berdiri di sebelah Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dasco juga muncul saat polemik rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 5 Desember 2024. Dalam momen di Istana, Presiden menyampaikan bahwa kenaikan tersebut hanya berlaku untuk barang mewah, yang kemudian meredam gejolak di tengah masyarakat.
Dalam polemik gas elpiji subsidi atau “gas melon”, Dasco turut menyampaikan perkembangan setelah adanya instruksi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang ingin menertibkan harga gas elpiji di tingkat pengecer. Kebijakan tersebut memunculkan berbagai aturan yang mengancam penjualan di tingkat subpangkalan atau pengecer. Dasco mengatakan, setelah komunikasi dengan Presiden, pemerintah menginstruksikan agar pengecer kembali diaktifkan. “Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah instruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Terbaru sebelum sengketa empat pulau, Dasco juga disebut terlibat dalam respons terhadap penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang membuat Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara perdagangan (trading halt). Dasco melakukan inspeksi mendadak ke kantor BEI, Jakarta, pada 18 Maret 2025, dan setelah itu IHSG dilaporkan berangsur naik.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai peran Dasco dalam pemerintahan saat ini mengingatkan pada peran Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjabat Menko Maritim dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. “Harus diakui peran Dasco ini mengingatkan saya dengan jejak LBP di masa Presiden Jokowi sebagai ‘Super’ Menko. Sementara dalam konteks Dasco, kini peran bertransformasi menjadi ‘Super’ Wakil Ketua DPR,” ujar Agung, Rabu (18/6/2025).
Menurut Agung, posisi Dasco dinilai strategis terutama ketika Presiden Prabowo berhalangan hadir langsung. Hal ini, kata dia, berkaitan dengan peran Dasco sebagai Ketua Harian Partai Gerindra. Agung juga menyinggung posisi Gerindra sebagai pemimpin Koalisi Merah Putih, yang disebutnya memiliki kekuatan mayoritas di DPR dan bertalian dengan eksekutif.
“Secara personal, selain Wakil Ketua DPR, Dasco merupakan Ketua Harian Partai Gerindra yang juga menjadi representasi pimpinan KIM Plus. Sehingga saat Presiden Prabowo berhalangan, maka Dasco akan menjalankan peran sebagai figur pengganti agar kebijakan politik/publik bisa segera diputuskan,” tuturnya.
Agung menambahkan, dalam kasus sengketa empat pulau, sebelum diputuskan telah ada pembahasan oleh para gubernur bersama anggota DPR/DPD RI dari daerah pemilihan Aceh serta elemen masyarakat lainnya untuk mendorong advokasi melalui berbagai level dalam sistem politik.
