Sebuah unggahan di Facebook menampilkan karikatur yang menyerupai Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Unggahan itu menyebut pemerintah akan menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkan anggarannya untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam narasinya, unggahan tersebut menyatakan bahwa program MBG dihentikan dan dana dialokasikan ke IKN, disertai klaim tentang “reorganisasi anggaran nasional” serta pengurangan beban APBN.
Namun, berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi pemerintah yang menyebut Program MBG dihentikan maupun anggarannya dialihkan untuk pembangunan IKN. Program MBG disebut masih berjalan.
Presiden Prabowo justru meminta jajaran terkait melakukan evaluasi terhadap sasaran penerima MBG agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran. Arahan itu mencakup prioritas penerima manfaat dari kelompok masyarakat yang membutuhkan, termasuk masyarakat dengan kondisi ekonomi terbawah serta wilayah yang memiliki risiko stunting.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari, seperti dikutip dari ANTARA, menjelaskan bahwa Presiden meminta berbagai masukan terkait pelaksanaan MBG untuk dikaji terlebih dahulu sebelum pemerintah menentukan langkah selanjutnya. Menurut Agustina, arahan Presiden bukan untuk menghentikan program, melainkan memastikan pelaksanaan MBG semakin efektif dan memberikan manfaat kepada kelompok yang membutuhkan.
BGN juga memastikan distribusi Program MBG kembali berjalan setelah masa libur sekolah. Pada 13 Juli 2026, Agustina menyampaikan masa jeda digunakan untuk pembenahan, termasuk penguatan tata kelola dan perbaikan aspek operasional agar kualitas layanan kepada penerima manfaat meningkat. “Kami ingin memastikan bahwa distribusi MBG kembali berjalan dengan baik setelah masa penyesuaian,” ujar Agustina, dikutip dari ANTARA.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghentikan Program MBG dan mengalihkan anggarannya untuk pembangunan IKN dinyatakan tidak benar. Pemerintah disebut tengah melakukan evaluasi dan perbaikan agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.
