Perbincangan warganet soal aksi demonstrasi kembali ramai di media sosial. Salah satu komentar yang muncul mempertanyakan mengapa aksi demo “tidak pernah” muncul di televisi nasional, berbeda dengan periode sebelumnya. Klaim semacam ini beredar seiring unggahan konten yang menampilkan kerumunan besar di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, disertai narasi bahwa demonstrasi hari itu memanas.
Tim Cek Fakta DW menganalisis konten tersebut. Unggahan disebut muncul pada 29 Juli 2026, namun materi itu sudah tidak dapat ditemukan pada 4 Agustus 2026. Berdasarkan tangkapan layar, konten itu telah ditonton lebih dari 500 ribu kali, memperoleh lebih dari 29 ribu tanda suka, dan dibagikan sekitar dua ribu kali.
Dalam visual yang beredar, bagian atas konten memperlihatkan banyak objek menyerupai manusia mengerumuni kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Secara kasat mata, objek-objek itu tampak beragam warna, menyerupai jaket almamater, dan terlihat pula beberapa bendera yang diklaim sebagai bendera universitas.
Hasil pemeriksaan DW menyimpulkan visual tersebut palsu dan dibuat menggunakan kecerdasan buatan (AI). Saat gambar diperbesar, tim menemukan sejumlah kejanggalan. Pertama, objek kerumunan tidak tampak sebagai massa demonstran yang nyata, melainkan replikasi objek yang diperbanyak untuk menciptakan ilusi keramaian. Kedua, detail bendera universitas tidak terlihat jelas; yang tampak justru objek menyerupai bendera dengan warna dan bentuk yang tidak tegas.
Untuk memperkuat temuan, DW juga menggunakan alat pendeteksi Hive Moderation. Berdasarkan hasil pengecekan, konten itu dinilai 99,9% kemungkinan merupakan buatan AI.
DW menilai persoalan tidak berhenti pada visual. Konten tersebut juga menyertakan narasi teks: “DEMO DI JAKARTA HARI INI MEMANAS, APBN JEBOL, RIBUAN MAHASISWA TURUN KE JALAN BAWA 5 TUNTUTAN KERAS.” Tim Cek Fakta DW menyimpulkan klaim ini menyesatkan.
Berdasarkan penelusuran pemberitaan media pada 29 Juli 2026, tidak ditemukan informasi adanya aksi demonstrasi yang memenuhi kawasan Bundaran HI. DW mencatat memang ada sejumlah aksi protes pada hari itu, tetapi massa berada di kawasan Gambir. Pemberitaan media arus utama juga menyebut demonstrasi berlangsung lancar dan damai, sehingga tidak sejalan dengan klaim bahwa situasi “memanas.”
Meski telah terbukti memanipulasi visual dan konteks peristiwa, narasi hoaks semacam ini terlanjur menyebar luas. DW juga mencatat beredarnya berbagai konten lain yang serupa terkait demonstrasi, memunculkan pertanyaan tentang penyebab masifnya penyebaran isu “demo tidak diliput.”
DW Indonesia kemudian menganalisis data percakapan terkait isu demonstrasi pada 29 Juli hingga 4 Agustus. Dari penelusuran Google Trends dengan kata kunci “demo hari ini,” ditemukan lonjakan pencarian hingga 2.700% dibandingkan sepekan sebelumnya.
Analisis tersebut sejalan dengan temuan lembaga Drone Emprit yang menggarisbawahi adanya tren percakapan terkait demonstrasi sejak 21 Juli 2026 hingga 4 Agustus 2026. Menurut Drone Emprit, tren itu secara spesifik merujuk pada “demonstrasi hoaks” dan “demonstrasi tidak diliput.”
Kepada DW Indonesia, Lead Analyst Drone Emprit Rizal Nova Mujahid menduga ramainya interaksi terkait demonstrasi ini tidak autentik. Ia menyebut sejumlah kejanggalan, antara lain narasi yang provokatif dan dinilai “bisa berdampak merusak,” serta pola waktu penayangan unggahan yang terjadi masif hanya dalam hitungan detik. “Karena behavior enggak autentik, sudah pasti ada agenda untuk melakukan ini,” kata Rizal.
Peneliti Monash University Indonesia, Ika Idris, juga menilai fenomena itu tampak “terorganisir” jika melihat awal kemunculan dan waktu unggahan ulang (repost). Namun, ia menekankan, untuk menilai apakah pola tersebut benar-benar terstruktur diperlukan Social Network Analysis (SNA). Menurutnya, SNA dapat membantu memetakan aktor di balik penyebaran konten.
Terlepas dari siapa pihak di baliknya, indikasi orkestrasi ini memunculkan kekhawatiran mengenai dampak jangka panjang terhadap ruang demokrasi di dunia nyata, termasuk potensi delegitimasi aksi penyampaian aspirasi.
Akademisi Universitas Padjadjaran, Detta Rahmawan, menilai gempuran konten terkoordinasi dapat berdampak buruk karena berpotensi membuat aksi unjuk rasa dipandang negatif oleh publik. Ia juga mengkhawatirkan munculnya keengganan masyarakat untuk ikut menyampaikan pendapat, yang pada akhirnya “mendiskreditkan gerakan.” “Ini bisa mendiskreditkan orang-orang yang betulan mau menyuarakan pendapatnya, yang betulan mau melakukan aksi dan protes,” ujar Detta kepada DW Indonesia.
Detta menambahkan, jurnalis memiliki peran penting dalam pengemasan informasi terkait demonstrasi. Ia menyoroti kebiasaan peliputan yang, bila berfokus pada substansi tuntutan dan peserta aksi, dapat membuat konten lebih diterima secara positif. Sebaliknya, jika peliputan hanya menonjolkan kerusuhan, substansi tuntutan berisiko hilang.
Menurutnya, meskipun konsumsi berita bergeser ke media sosial, masyarakat pada akhirnya tetap merujuk media konvensional sebagai sumber informasi yang paling kredibel karena identitas media dan jurnalisnya jelas. “Akhirnya ketika mereka mau cross-check lagi, ini benar atau enggak, pasti tetap akan balik ke media utama,” kata Detta.
