Sebuah akun TikTok bernama “info.pemerintahidn” ditemukan rutin mengunggah video berisi klaim terkait bantuan pemerintah dan kebijakan negara. Akun dengan pengikut lebih dari 30 ribu itu menyajikan narasi seolah bersumber dari pemerintah, namun tidak mencantumkan rujukan atau tautan ke kanal resmi. Pada profilnya, akun tersebut juga mencantumkan tautan menuju akun Telegram.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri akun tersebut dengan membandingkan isi unggahannya terhadap informasi resmi yang dipublikasikan kementerian dan lembaga pemerintah terkait. Dari penelusuran itu, akun “info.pemerintahidn” dinyatakan bukan akun resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan kementerian, lembaga, maupun instansi negara mana pun.

Selain itu, sejumlah klaim yang disampaikan dalam video-video akun tersebut tidak ditemukan padanannya dalam siaran pers, pengumuman resmi, maupun kanal komunikasi pemerintah, seperti situs web kementerian, akun media sosial terverifikasi, atau pernyataan pejabat berwenang.

Pemerintah secara konsisten mengingatkan masyarakat agar merujuk informasi bantuan sosial dan kebijakan publik hanya melalui kanal resmi, seperti situs kementerian terkait, akun media sosial bercentang biru, serta pengumuman langsung dari pejabat berwenang. Informasi yang beredar di luar kanal resmi dinilai berpotensi merupakan hoaks atau informasi menyesatkan.

Dalam kesimpulannya, Mafindo (TurnBackHoax) menyatakan akun TikTok “info.pemerintahidn” tidak memiliki otoritas untuk menyampaikan informasi kebijakan maupun bantuan sosial. Sejumlah unggahannya juga disebut tidak sesuai dengan informasi resmi pemerintah dan berpotensi menyesatkan masyarakat. Klaim yang menyebut akun tersebut sebagai “akun TikTok informasi bantuan pemerintah” dikategorikan sebagai konten tiruan (impostor content).