Tulisan yang mengaitkan sosok Raja Jambi dengan berbagai catatan asing—mulai dari Arab, China, India, hingga arsip Portugis, Inggris, dan Belanda—perlu dibaca secara kritis dalam kerangka historiografi Asia Tenggara. Sejumlah sejarawan menekankan bahwa sumber-sumber asing pra-modern umumnya lebih menyoroti perdagangan maritim dan jaringan pelayaran, bukan dokumentasi rinci tentang struktur politik lokal.
Dalam konteks itu, penyebutan wilayah di pesisir timur Sumatra dalam catatan asing tidak otomatis dapat dimaknai sebagai pengakuan atas eksistensi kerajaan Jambi yang stabil dan berdaulat secara berkelanjutan. Catatan Arab tentang Nusantara, misalnya, dinilai lebih bersifat deskriptif-geografis dan ekonomis, dengan fokus pada pelabuhan, jalur niaga, dan komoditas perdagangan. Karena itu, klaim bahwa sumber Arab mencatat Raja Jambi secara jelas disebut lebih merefleksikan tafsir modern ketimbang bukti tekstual sezaman yang dapat diverifikasi secara filologis.
Sumber-sumber dari China memang mencatat hubungan dengan wilayah yang oleh sebagian sejarawan diidentifikasi sebagai Jambi, terutama melalui pengiriman utusan dan relasi dagang. Namun, tradisi historiografi China menempatkan relasi tersebut dalam kerangka tributari dan diplomatik yang bersifat simbolik, bukan sebagai rekaman politik internal kerajaan-kerajaan Asia Tenggara. Dengan demikian, catatan China dinilai tidak cukup digunakan sebagai bukti tunggal untuk menegaskan kesinambungan dan kekuatan politik Raja Jambi dari masa ke masa.
Klaim keterkaitan langsung dengan India kuno juga menghadapi persoalan serupa. Hingga kini disebut belum ditemukan prasasti atau teks India yang secara eksplisit menyebut Jambi atau raja-rajanya sebagai entitas politik yang berdiri sendiri. Pengaruh India di wilayah ini lebih tampak pada aspek budaya dan keagamaan, bukan pada dokumentasi politik formal.
Sementara itu, arsip Portugis, Inggris, dan terutama Belanda dianggap menyediakan data yang lebih rinci, tetapi tetap perlu dibaca dalam konteks kepentingan kolonial. Catatan Eropa tentang Jambi pada umumnya berfokus pada perdagangan lada, konflik dagang, serta perjanjian ekonomi dengan penguasa lokal, bukan penulisan sejarah politik Jambi yang netral dan komprehensif. Karena itu, penyebutan raja atau sultan Jambi dalam arsip kolonial tidak serta-merta mencerminkan legitimasi politik yang mapan.
Sejumlah kajian historiografi lokal juga menunjukkan bahwa kisah asal-usul asing dalam tradisi Melayu kerap berfungsi sebagai mitos legitimasi untuk memperkuat otoritas politik lokal, bukan sebagai fakta sejarah yang ditopang bukti primer sezaman. Dalam kerangka ini, narasi tentang Datuk Paduka Berhala yang kerap diposisikan sebagai Raja Jambi dinilai perlu diluruskan secara historiografis.
Hingga kini, disebut tidak terdapat bukti primer sezaman—baik berupa prasasti, kronik asing, maupun arsip administratif—yang menunjukkan bahwa Datuk Paduka Berhala memerintah Jambi sebagai raja dengan struktur kekuasaan politik yang jelas. Sosok tersebut lebih banyak muncul dalam tradisi lisan, hikayat, dan silsilah bangsawan yang disusun jauh setelah periode yang dikisahkan, sehingga dinilai kuat mengandung unsur simbolik dan legitimatif.
Dalam logika historiografi Melayu, tokoh pendiri atau nenek moyang kerap digambarkan berasal dari luar—Arab, India, atau wilayah lain—untuk memperkuat kredibilitas keturunan dan otoritas kerajaan. Karena itu, Datuk Paduka Berhala dinilai lebih tepat dipahami sebagai tokoh genealogis dan kultural dalam narasi asal-usul masyarakat Jambi, bukan sebagai Raja Jambi dalam pengertian historis dan administratif.
Pada akhirnya, keterlibatan Jambi dalam jaringan perdagangan global tidak disangkal. Namun, penarikan kesimpulan mengenai kebesaran politik Raja Jambi berdasarkan sumber asing yang fragmentaris dinilai berisiko menimbulkan kekeliruan akademik dan distorsi sejarah. Sejumlah sejarawan menekankan pentingnya memisahkan data perdagangan, tafsir historiografis, dan konstruksi mitologis dalam tradisi lokal agar pembacaan sejarah Jambi lebih akurat.
