Belum 100 hari menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menggagas sejumlah program yang menyita perhatian publik. Di antaranya, program keluarga berencana (KB) termasuk vasektomi yang dikaitkan sebagai syarat menerima bantuan sosial (bansos), serta program pembinaan pelajar bermasalah melalui pengiriman ke barak militer.

Sejumlah pihak melontarkan kritik terhadap kebijakan tersebut. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai ada potensi pelanggaran hak anak terkait program pengiriman pelajar ke barak militer.

Kritik juga datang dari kalangan legislatif daerah. Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menyebut program barak militer seharusnya menjadi opsi terakhir, bukan pilihan pertama. Ia menyampaikan pernyataan itu pada Selasa (6/5/2025) dan menyebut Dedi Mulyadi sebagai “gubernur konten”.

Dari tingkat pusat, anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Andi Muawiyah Ramli, turut melontarkan kritik dengan menyebut Dedi Mulyadi “Gubernur Lambe Turah”. Ia menyinggung pernyataan Dedi Mulyadi terkait dukungan kepada UMKM dan menyampaikan kritiknya dalam konteks pembahasan penyelenggaraan Kormi.

Di tengah beragam respons tersebut, Buya Yahya menyampaikan pandangan yang menekankan sikap bijak antara pemimpin dan rakyat. Dalam pernyataannya yang dikutip dari Al-Bahjah TV pada Minggu (25/5/2025), Buya Yahya mengatakan, “Jika anda jadi pemimpin, jadi pemimpin yang baik, jika jadi rakyat jadi rakyat yang baik.”

Buya Yahya menilai pemimpin yang baik berupaya membuat perubahan ke arah yang lebih baik dengan melibatkan berbagai pihak. Sementara itu, ia menekankan pentingnya masyarakat melakukan koreksi dengan cara yang baik, tanpa mengganggu jalannya upaya perubahan.

Terkait program Dedi Mulyadi, termasuk KB yang dikaitkan dengan penerimaan bansos, Buya Yahya memandang adanya niat untuk melakukan perbaikan. “Berbicara tentang Gubernur Jawa Barat, ada upaya untuk membuat perubahan menjadi lebih baik,” kata Buya Yahya.