Bupati Teluk Bintuni Tegaskan Komitmen Perkuat PAD dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Bupati Teluk Bintuni Tegaskan Komitmen Perkuat PAD dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Bupati Teluk Bintuni Yohanis Manibuy menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi DPRK terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD 2025 dalam rapat yang digelar Selasa (28/7/2026).

Dalam penyampaiannya, Yohanis menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal, memperbaiki tata kelola, serta mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat distrik.

Ia mengakui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Teluk Bintuni masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Karena itu, pemerintah kabupaten akan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap transfer.

“Kami akan memetakan potensi pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi terukur. Sistem pemungutan digital juga diperkuat,” ujar Yohanis.

Untuk memastikan anggaran tepat sasaran, seluruh perangkat daerah diwajibkan menyusun program dengan indikator kinerja yang jelas. Menanggapi masukan fraksi, pemerintah kabupaten juga menyatakan kesiapan memberikan akses sistem informasi keuangan daerah kepada DPRK. Selain itu, kepala perangkat daerah diwajibkan hadir dalam pembahasan bersama legislatif.

Terkait raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan 2025, Yohanis menyatakan tata kelola akan terus diperkuat agar semakin akuntabel dan transparan.

Di sektor pelayanan dasar, pemerintah kabupaten memfokuskan upaya pada perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, penambahan dokter spesialis, serta pemenuhan alat kesehatan dan obat-obatan. Pemberdayaan UMKM, petani, dan nelayan juga akan ditingkatkan. Pemerintah daerah turut menargetkan optimalisasi fungsi pasar rakyat sebagai pusat perdagangan sekaligus sumber PAD.

Menindaklanjuti rekomendasi fraksi terkait Otonomi Khusus (Otsus), pemerintah kabupaten berencana memisahkan pengelolaan dana Otsus agar lebih transparan. Penyelesaian batas wilayah dengan Kabupaten Fakfak serta kajian Kantor DAP juga disebut menjadi prioritas.

“Kritik dan saran fraksi jadi bahan evaluasi. Kami jaga sinergi eksekutif-legislatif untuk Teluk Bintuni yang maju dan mandiri,” pungkas Yohanis.